JAKARTA – Keputusan Hasan Nasbi untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menuai respons positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran internal dalam tubuh komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyatakan bahwa pengunduran diri Hasan adalah langkah yang tepat mengingat sejumlah kontroversi yang muncul dalam komunikasi publik pemerintah, serta latar belakang Hasan yang lebih lekat dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Hasan Nasbi lebih dikenal sebagai figur yang dekat dengan Presiden sebelumnya, mengingat perannya sebagai konsultan kampanye Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012. Maka wajar jika jabatan strategis seperti Kepala PCO kini diisi oleh tokoh yang lebih dekat secara politik dan visi dengan Presiden Prabowo,” ujar Jerry Massie.
Terkait pengunduran diri tersebut, pernyataan resmi juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang kini ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden.
“Kami menghormati keputusan saudara Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri. Pemerintah mengapresiasi kontribusinya selama masa transisi awal pemerintahan. Saat ini, Presiden Prabowo menginginkan kesolidan dan keselarasan komunikasi publik yang lebih terintegrasi dengan arah kebijakan nasional,” tegas Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (30/4).
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan yang dilakukan Presiden untuk memastikan seluruh unsur kabinet dan lembaga pendukung sejalan dengan visi dan misi pemerintahan saat ini.
“Penataan ulang struktur komunikasi negara adalah hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Yang terpenting adalah menjaga efektivitas komunikasi kepada publik serta mendukung stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara,” imbuh Prasetyo.
Langkah ini juga memunculkan spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya perubahan lainnya dalam struktur kabinet, terutama terhadap figur-figur yang dianggap sebagai bagian dari pemerintahan sebelumnya. Namun pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan profesionalisme, loyalitas terhadap agenda nasional, dan kebutuhan kinerja pemerintahan.