Jangan lupa, banyak perubahan besar dalam sejarah Indonesia melibatkan peran diam-diam atau terang-terangan purnawirawan. Mereka memiliki kemampuan, pengalaman, dan koneksi yang luas
Opini oleh: Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu_
DINAMIKA politik nasional kembali memanas setelah sejumlah purnawirawan TNI, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, secara terbuka menyuarakan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Gerakan ini dinilai bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia.
Langkah purnawirawan TNI ini akan memicu efek domino yang tak bisa dianggap remeh. Jaringan purnawirawan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak pemakzulan Gibran.
Gerakan purnawirawan TNI ini bukan gerakan lokal. Ini akan menjadi gerakan nasional. Karena jaringan purnawirawan TNI itu ada di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.
Muslim menambahkan bahwa kehadiran nama besar seperti Try Sutrisno yang mantan Wakil Presiden era Presiden Suharto ini memberi bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut.
Diperkirakan dalam waktu dekat ini, akan bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
Jangan remehkan ini. Jika para purnawirawan satu suara, ini bisa mengguncang legitimasi Gibran sebagai wapres. Rakyat akan menilai ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan suara nurani bangsa.
Gerakan pemakzulan ini muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap sikap dan langkah politik Gibran yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan dan prinsip keadilan.
Kritikus menyoroti bagaimana Gibran bisa menjadi calon wakil presiden dalam waktu singkat, disertai kontroversi atas perubahan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, setelah menjabat, Gibran juga dinilai kurang menunjukkan kinerja substansial di bidang kenegaraan, sementara aktivitas politiknya lebih banyak menimbulkan kegaduhan baru.
Ini menjadi pemantik ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI yang terkenal menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional.
Bila tuntutan ini dibiarkan menguat tanpa respons serius dari pemerintah dan DPR, maka Indonesia akan memasuki masa instabilitas politik yang serius.
Kalau elit terus mengabaikan aspirasi purnawirawan, maka kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah, akan makin runtuh.
Gerakan purnawirawan TNI ini diperkirakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Namun, diperkirakan akan ada konsolidasi lebih besar, berupa deklarasi serentak, konsolidasi daerah, hingga aksi-aksi moral di berbagai kota besar.
Kekuatan purnawirawan ini terletak pada pengaruh mereka di tingkat komunitas, terutama di kalangan pensiunan aparatur negara, organisasi kemasyarakatan, dan veteran.
Jaringan ini terbentuk dari loyalitas panjang terhadap negara dan kerap menjadi aktor penting dalam perubahan politik nasional, seperti yang terjadi ketika era transisi Reformasi 1998.
Jangan lupa, banyak perubahan besar dalam sejarah Indonesia melibatkan peran diam-diam atau terang-terangan purnawirawan. Mereka memiliki kemampuan, pengalaman, dan koneksi yang luas.
Jika gerakan ini terus berkembang, tekanan politik atas Gibran bisa meningkat signifikan. Bukan tidak mungkin, sejumlah partai politik juga akan ikut membaca arah angin dan bersikap oportunis, baik dengan mendukung atau mencari (celah) keuntungan politik dari situasi ini.
Desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah peristiwa politik besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan jejaring nasional, legitimasi moral, dan kemampuan mobilisasi yang kuat, gerakan ini berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia dalam waktu singkat.
Saya ingatkan kepada para elit: “Jika elit politik masih berpikir gerakan ini kecil, mereka keliru besar. Ini adalah suara nurani yang mewakili kegelisahan nasional.” (*)
Tags
OPINI