 |
| ketgam: Ilustrasi |
KENDARI (KASTV) – Rencana pembangunan Jembatan Buton–Muna yang diperkirakan menelan anggaran Rp6,1 triliun menuai sorotan publik. Pasalnya, program strategis ini sejak awal diperjuangkan oleh anggota DPR RI perwakilan Sulawesi Tenggara., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi.
Namun belakangan, muncul kesan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mencoba mengklaim seolah-olah program tersebut merupakan bagian dari terobosan pemerintah provinsi. Padahal, fakta yang tercatat di pusat menunjukkan perjuangan panjang wakil rakyat di Senayanlah yang mendorong agar jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton masuk dalam daftar prioritas nasional.
"Malu- Maluin doang, program itu sudah lama di gagas dan terus diperjuangkan DPR RI, ehhh,, malah mucul narasi 2026 bapak yang terhormat membangun jembatan,🤦♀️🤦♀️😁," tawa salah satu aktivis
Di sisi lain, lanjut sumber, publik juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Muna. Istri salah satu ketua tim sukses diberitakan lolos seleksi PPPK, meskipun diketahui tidak pernah tercatat sebagai penerima honor. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan ribuan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi namun gagal dalam seleksi.
"Kami akan lapor secara resmi ke BKN RI, agar keadilan dapat diwujudkan," tegas Salah seorang Honorer yang tidak bersedia di sebut namanya. Minggu, (17/8/2025)
Sejumlah pihak mempertanyakan sikap Gubernur Sultra yang dinilai lebih sibuk mencari panggung melalui klaim proyek jembatan, sementara persoalan serius mengenai keadilan dalam rekrutmen PPPK di Muna seakan tidak mendapat perhatian.
“Ini soal integritas. Rakyat butuh pemimpin yang berani menegakkan keadilan, bukan sekadar mengklaim program pusat,” ungkap salah satu tokoh masyarakat di Kendari.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah provinsi untuk menanggapi dugaan ketidakadilan dalam seleksi PPPK, sekaligus memastikan pembangunan Jembatan Buton–Muna benar-benar berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sultra. (AJ)
Editor : redaksi