By. Ikhlas xgrd
Pendahuluan
Rencana pembangunan Jembatan Buton–Muna senilai Rp6,1 triliun kini menjadi buah bibir publik. Proyek besar awalnya digagas pada masa Gubernur Laode Kaimudin dan diperjuangkan bertahun-tahun oleh Politisi Golkar Ridwan Bae, mendadak diklaim seolah-olah hasil terobosan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka. Padahal, catatan politik menunjukkan dengan gamblang bahwa perjuangan ini lahir dari masa Gubernur Laode Kaimudin dan terus diperjuangkan di Senayan, pembangunan jembatan muna-buton, kendari -raha bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakat sultra dan masyarakat tidak memerlukan pengakuan bahwa "saya akan membangun jembatan" hirarki perjuangan ini telah tertanam disanubari masyarakat sultra, Di balik gegap gempita klaim politik tersebut, terselip ironi besar yang tak kalah penting untuk disoroti.
Argumentasi
Di Kabupaten Muna, publik masih bertanya-tanya soal dugaan nepotisme dalam seleksi PPPK. Fakta di lapangan menunjukkan, istri salah satu ketua tim sukses dinyatakan lolos, padahal publik mengetahui yang bersangkutan tidak pernah honor di dinas manapun. Sebaliknya, ribuan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi dengan penghasilan minim justru tersisih.
Lebih ironis lagi, penampilan judul dan klaim yang seolah-olah jembatan dibangun atas dasar kerja keras sang gubernur berpotensi mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat awam, terutama di Sultra. Dengan tajuk ini, tugas media adalah kembali membersihkan pikiran publik dari dugaan “penipuan digital”, sekaligus memberi kejelasan sejelas-jelasnya bahwa proyek tersebut murni hasil perjuangan wakil rakyat
Pertanyaan rakyat sederhana: mengapa Gubernur diam terhadap ketidakadilan mencolok ini? Mengapa lebih sibuk mencari panggung dengan menunggangi proyek Jembatan, ketimbang berdiri membela honorer yang dizalimi? Jika seorang pemimpin hanya lihai mengklaim hasil kerja orang lain tetapi bungkam menghadapi persoalan nyata rakyat, maka yang kita dapat bukan kepemimpinan, melainkan pencitraan murahan.
Penegasan Ulang
Sultra tidak butuh pemimpin yang sekadar pandai klaim proyek orang lain. Sultra butuh keberanian, ketegasan, dan kejujuran untuk melawan ketidakadilan yang menyakiti rakyat kecil. Jika suara honorer yang terpinggirkan saja diabaikan, bagaimana mungkin bisa dipercaya mengurus keadilan yang lebih besar?
Sultra tidak butuh pencitraan, Sultra butuh keberanian.
👉 Tajuk ini merupakan sikap redaksi sebagai bentuk kritik demi transparansi publik, bukan serangan pribadi. bentuknya analisis & kritik kebijakan Publik, sah dan di lindungi UU Pers 👌☺
Kendari: 17 Agustus 2025
Jenjang Organisasi Penulis : Mantan Sekretaris PPWI Sorong Raya, Mantan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya. Pimpinan Redaksi Kasuaritv sampai saat ini ☺🙏