Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas NH Kertopati menyatakan masalah di Papua terus berlarut jika tidak segera diselesaikan akar masalahnya.
“Seharusnya segera dibersihkan dari campur tangan pihak, yang menjadikan konflik di Papua sebagai komoditasnya,” katanya, Jumat (12/4/2024).
Ia mengatakan permasalahan yang berkembang di Papua, ada beberapa akar yang harus diatasi.
“Antara lain, harus dibentuk Pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menelusuri permasalahan yang di Papua. Ini sudah sesuai dengan UU Otsus 2001,” ungkapnya.
Nuning menyatakan DPR pun bisa mengambil langkah untuk membentuk Panja guna melakukan pendalaman atas masalah di Papua ini.
“Selanjutnya, juga harus membenahi faktor kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang. Karena penerapan Otsus tidak berpihak pada OAP,” ungkapdilansir dari media kedaipena.
Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pemerintah dan TNI untuk memberikan pembekalan yang lebih dalam kepada para anggota militer yang ditugaskan ke area konflik.
“Bagi prajurit yang diberangkatkan, harus diberi pengetahuan khusus terkait perang gerilya dan daerah Papua, termasuk juga budaya dan cara pandang masyarakat asli Papua,” ujarnya.