 |
| Dertien Siagian, Sekretaris JMSI Papua Barat Daya |
Sorong (KASTV) - Ditetapkanya YMF sebagai tersangka pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Kejaksaan Tinggi, Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia meminta KPK untuk turun ke Papua Barat, kembangkan kasus Korupsi yang mentersangkakan YMF.
Menurut Dertien Sekretaris JMSI Papua Barat Daya, pemeriksaan kasus korupsi dana hibah pelaksanaan Konggres Pemuda Katolik telah lama diperiksa oleh pihak kejaksaan, heranya pada tanggal 16 Agustus kemarin baru ditetapkan satu tersangka.
"Ada yang aneh dalam kasus ini, apalagi kemarin di beritakan oleh hallo.id ada salah satu oknum Pejabat ikut diperiksa sebagai saksi, heranya lagi, anggaran yang rugikan negara 3 Miliar hanya dan kejaksaan hanya menetapkan 1 orang tersangka," ucap Dertien
Dertien menambahkan, pergeseran lokasi pelaksanaan Konggres yang seharusnya dilaksanakan di Papua Barat kemudian ada perpindahan ke Semarang serta anggaran tetap dicairkan menimbukan dugaan adanya deal-dealan dibelakang panggung.
"Ini perlu kembali dipertanyakan, perpindahan lokasi Konggres dan kemudian dana tetap dicairkan sebesar 3 Miliar, hal yang mustahil jika Pemprov Papua Barat tidak mengetahui adanya pergeseran lokasi kegiatan, apalagi ini kegiatan Nasional," tutur Dertien
Dertien menjelaskan, masih ada keraguan publik jika penanganan kasus ini hanya dipercayakan kepada kejaksaan, kita ketahui bersama dimana pernah salah satu oknum pegawai kejaksaan pernah viral dengan dugaan suap meyuap kasus. Selaku Sekretarus JMSI yang juga termasuk dalam konstituen Dewan Pers, Dertien sangat berharap hadirnya KPK untuk pengembangan kasus.
"Perlu KPK turun tangan dalam penanganan kasus ini, biar ada keterbukaan publik baik dalam proses dan tahap demi tahap," pintanya
"Sebagai sosial kontrol, kehadiran KPK untuk mendalami berbagai kasus di Papua Barat dan Papua Barat Daya sangat diperlukan, bukan hanya mengembangkan kasus bantuan dana hibah untuk Konggres, banyak dugaan kasus-kasus lainya seperti, bantuan hibah rumah ibadah, bantuan hibah lainya perlu diperiksa dan dana aspirasi DPR yang masih banyak di salah artikan oleh oknum oknum yang kemudian anggaran tersebut kembali di kerjakan oleh oknum tersebut, " tutupnya (redaksi)