 |
| Penolakan PT. Hutan Hijau Papua Barat saat pertemuan di hadapan para Kadis |
SORONG (KASTV) - Masyarakat Adat Moi di 5 distrik menolak PT. Hutan Hijau Papua Barat, hal ini disampaikan saat konsultasi publis studi amdal di gedung Serbaguna Drei Kinder, Jalan Sungai Maruni km 10 Masuk. Sorong, (17/7/2023)
Masyarakat Adat Suku Moi yang berada di Distrik Klaiyli, Maudus, Wema, Sayosa, Sayosa Timur untuk wilayah Kabupaten Sorong dan Distrik Salakma Kabupaten Sorong Selatan sepakat menolak kehadiran perusahan tersebut di tanah Moi.
PT. Hutan Hijau Papua Barat adalah Perusahan pemanfaatan hasil hutan (PBPH) untuk usaha kayu pada areal hutan produksi sluas, 92.148 Ha yang tersebar di dua kabupaten.
Kegiatan tersebut di mulai pagi tadi adapun tangapan masyarakat adat Suku Moi jelas 'menolak' adanya perusahan tersebut, pembacaan pernyataan sikap masyarakat suku moi disaksikan lansung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala kantor Pertanahan Papua Barat Daya.
 |
| Petisi masyarakat suku moi menolak kehadiran PT. Hutan Hijau Papua Barat |
"Kami meminta pemerintah daerah dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut perizinan Perusahan pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Hutan Hijau Papua Barat seluas, 92.148 Ha di wilayah adat kami," jelasnya dalam pernyataanya
"Kami menolak surat arahan dokumen lingkungan hidup dari Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan dan Usaha, Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S. 40/PDLUK/P2T/TLA4/1/2023," jelas 5 Pemilik Hak Hutan Adat
"Hutan adalah mama bagi kami dan bagi masyarakat sub suku moi, hutan adalah tempat mata pencarian untuk bisa bertahan hidup," jelanya dalam pembacaan pernyataan sikapnya
"Harap Hukum dan UU untuk menghargai adat, karena lahirnya hukum dan UU berasaskan keberaneka ragaman suku dan budaya di NKRI," tutupnya
(Rep: Moy saf)