 |
| Ketua KAPP Bersama Kadis PU Kab. Tambrauw Saat Pertemuan Pembahasan Pemeliharaan Jalan (Damija) |
Tambrauw (KASTV) - Proyek Pemeliharaan Jalan (Damija) Kabupaten Tamrauw menuai sorotan dari Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP)
Manurut Oskar Bame Katua KAPP Kabupaten Tambrauw program Damija seharunya dikerjakan dan dibagikan kepada OAP yang tergabung dalam KAPP, hanya saja kenyataanya hari ini tidak seperti kesepakatan yang dibuat waktu pertemuan bersama Kadis PU dan Kanit Intel perwakilan Polres Tambrauw di Kantor Dinas PU.
'Kemarin persoalan ini sudah diselesaikan dalam pertemuan di kantor Dinas PU dan diserahkan ke KAPP, heranya sampai turun ke kontrak satupun dari kami anggota KAPP tidak terkafer," ucapnya
"Saya berharap kepada PJ Bupati Tambrauw untuk menonjobkan Kabid Binamarga," tegasnya
"Saya dan rekan rekan akan memalang kantor PU dalam waktu dekat ini karena nama nama OAP yang telah saya serahkan ke Kabid Binamarga tidak terkafer," timbalnya
Oskar juga menambahkam keputusan yang tidak melibat KAPP atas pekerjaan tersebut adalah bentuk penghinaan kepada Kadis PU dan Polres Tambrauw, karena dalam musyawarah tersebut di hadiri pihak kepolisian, dan juga perlu kembali di pahami Otomi Khusus Papua adalah wadah untuk memberdayakan OAP dan terbentuknya KAPP
"Sekali lagi saya berharap PJ Bupati segera nonjobkan Kabid Binamarga, karena selain bertindak sewenang-wenang dia tidak menjalankan keputusan musyawarah saat itu," tutupnya
Saat dikonfirmasi Kabid Binamarga Paul Tawer menjelaskan bahwa Kurang lebih kesepakatan Rapat bersama KAPP yang dihadiri pihak kepolisian (kanit intel) seperti ini:
1). Dinas tetap berpatokan pada ketentuan perundangan yang berlaku yaitu perpres 16/2018 dan perpres 17/2018 dalam pelaksanaan pengadaan langsung pekerjaa pembersihan jalan (DAMIJA)
2). Alasan banyaknya masyarakat yang harus terlibat sedangkan ketersediaan kegiatan hanya 10 titik pembersihan maka Dinas mengakomodir dengan konsep kelompok kerja BUKAN individu melainkan kelompok.
3). Dinas PUPR akan memprioritaskan Yang belum pernah kerja akan diprioritaskan mengingat kabupaten Tambrauw milik semua masyarakat BUKAN milik orang per orang tertentu.
4). Lokasi kerja dibatasi pada Ruas mega - Fef dan Ruas mega - Sausapor dan calon kelompok kerja diutamakan masyarakat sekitar karena pertimbangan transportasi dan mobilisasi
5). Ruas fef-Miyah akan ditangguhkan karena alasan ketersediaan anggaran dan beban kerja yang beda pada anggaran perubahan.
6). Dinas akan mempertimbangkan usulan KAPP namun tidak semua diakomodir dan sisanya silahkan berafiliasi dengan kelompok kerja yang ada.
"Jadi mungkin teman2 KAPP salah mengerti karena waktu pelaksanaan rapat datang dalam kondisi MABUK. sehingga salah memahami," jelas Kabid
Kabid Binamarga Paul Tawer juga menambahkan Sebagai PPK saya tidak pernah menjanjikan baik lisan maupun tertulis kepada pihak KAPP bawasannya KAPP yang atur pekerjaan.
"Saya tidak mungkin menyerahkan kegiatan ke pihak KAPP untuk membagi anggaran negara dan anggaran negara harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku," Jelasnya
"Dasar hukumnya apa yang memberikan Ruang KAPP memiliki kewenangan membagi pekerjaan, Jika ini pernah terjadi sebelumnya maka itu kembali pada PPK masing-masing. Saya percaya kalau tau aturan maka tidak mungkin hal itu dilakukan," tindihnya
Dalam penutup Kabid Binamarga menjelaskan, kelompok kerja yang diakomodir adalah pemuda Gereja Kristen moraid, pemuda mesjid Moraid, pemuda Kristen Sausapor, pemuda gereja Katolik Sausapor, Pemuda distrik Bamusbama, Pemuda distrik yembun, pemuda distrik Syujak dan Pemuda distrik fef. Didalamnya warga masyarakat Tambrauw yang juga punya hak memiliki manfaat kehadiran kabupaten ini. Tidak bisa hanya terus dikelola oleh kelompok tertentu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelum. agar tidak ada diskriminasi karena pemerintah hadir untuk semua masyarakat.
(redaksi)