Way Kanan, Lampung (KASTV) - Aliansi warga masyarakat tiga Kampung yakni Kampung Kota Bumi Way Kanan, Kampung Sunsang yang disingkat Aliansi KSP, berkumpul di Balai Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam rangka kembali berencana akan menggelar aksi unjuk rasa kepada PT Adi Karya Gemilang (AKG) Sunsang, Senin (8/5/2023)
Aliansi Masarakat KSP berkumpul sejak pukul 8:30 WIB dalam wacana menggelar aksi damai ke PT AKG Sunsang yang terletak di Wilayah Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, namun setelah masa berkumpul koordinator Aksi sekaligus Penasehat Hukum (PH) Anton Heri.,SH., menyampaikan bahwa aksi yang sejatinya akan digelar hari ini (8/5/2023) di PT AKG Sunsang akan dicansel atau ditunda karena menghargai masa tenang Pemilihan Kepala Kampung yang digelar secara serentak hari rabu tanggal 10 Mei 2023.
"Masyarakat KSP Sepakat agenda unjuk rasa hari ini yang dijadwalkan sejatinya digelar namun karena menghargai demokrasi dan hari tenang dalam rangka Pilkakam serentak di beberapa kampung se-kabupaten Way Kanan, maka kami menyepakati bahwa aksi ini untuk dicansel atau ditunda dan akan digelar kembali pada hari senin tanggal 15 Mei 2023," Terang Anton Heri.
"Kami sampaikan juga bahwa sampai hari ini masarakat KSP masih solid dan tidak tercerai-berai, juga dapat disampaikan bahwa tidak akan ada dusta diantara kita," Imbuh Anton Heri
Berkenaan dengan harapan dari masyarakat Anton Heri menerangkan akan tetap memperjuangkan hak masyarakat KSP berkenaan dengan lahan yang dipergunakan PT AKG Sunsang karena sudah melewati masa kontrak Hak Guna Usaha (HGU) 30 tahun dan sejak 1991 hingga 2023 sudah terhitug 32 tahun, artinya sudah melewati 2 tahun berjalan habis masa kontrak HGU-nya, Tutup Anton.
Sementara pihak PT AKG yang dikonfirmasi Media KasuariTV mengaku telah mengetahui rencana akan digelarnya Aksi dari masyarakat Kampung dari Aliansi KSP, Pihak AKG menghargai aspirasi yang ingin disampaikan namun berharap agar tidak terlampau merugikan kepentingan umum dan tidak melampaui koridor hukum yang berlaku.
(Reporter : Fn)
Tags
SOSIAL