Sorong (KASTV) _ Max Mahare,S.H Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham masa bakti tahun 2020-2025 Partai Golkar Tingkat I Provinsi Papua Barat membantah isu pergantian Selviana Wanma sebagai Sekretaris DPD Golkar Papua Barat.
Pasca putusan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sorong Selviana Wanma sebagai Pemohon VS Kajari Sorong sebagai termohon, dimana dalam sidang yang berlangsung Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sorong Bernadus Papendang mengabulkan permohonan Pra Peradilan yang diajukan Selviana Wanma dalam lanjutan sidang dengan agenda pembacaan putusan.
Dalam putusan Hakim surat perintah penyelidikan kepala Kejaksaan Negeri Sorong tidak sah dan batal demi hukum yang dibacakan pada Selasa (24/1/2023) belum lama ini.
Max Mahare,S.H Sebagai Wakil Ketua Bidang hukum dan Ham DPD Partai Golkar Tingkat I Provinsi Papua Barat mengingatkan kepada seluruh anggota Partai Golkar, Jika ada anggota yang mengalami persoalan hukum bahkan sudah ditangkap sebagai tersangka, jangan terburu-buru mengambil keputusan apalagi meyuruh rekan kita untuk mundur, kecuali yang bersangkutan mundur atas kesadarannya sendiri.
Dikatakan Max, penetapan tersangka oleh jaksa bukan akhir dari sebuah keputusan, kenapa terbukti hari ini praperadilan kita semua dikabulkan dan tidak sebagian tapi keseluruhannya dikabulkan baik sprindikpun dibatalkan.
"Sprindikpun dibatalkan,"singkat Max (24/1/2023)
Menurut Max, ada kesalahan fatal yang dilakukan kejaksaan agung dalam menetapkan ibu Selviana Wanma sebagai tersangka diwaktu lalu, yang kemudian menyusul saksi-saksi.
Ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 agustus 2022, dan nanti saksi-saksi diperiksa pada tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
Oleh karena itu pihaknya sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham menyarankan agar apapun persoalan yang dihadapi anggota Partai Golkar, mari kita bersatu membangun kekuatan jangan kita tergesa-gesa untuk mendesak sesuatu yang belum pasti proses hukumnya.
(Reporter : Der)