Alasan Penghentian Dinilai Tak Kuat, AMPAS Desak Penyelidikan Kerja Sama Pemkab Aceh Singkil dengan UGM Dilanjutkan



Aceh Singkil — Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil kembali melanjutkan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam kerja sama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafii, menilai alasan penghentian penyelidikan terhadap dugaan mark-up kerja sama tersebut perlu dikaji kembali. Menurutnya, penghentian perkara tidak semestinya hanya didasarkan pada pengembalian kerugian negara dan meninggalnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Sebagaimana kita ketahui, penyelidikan dihentikan karena kerugian negara telah dikembalikan dan PPTK meninggal dunia," kata Rahman Syafii, Senin (5/10/2026).

Rahman menilai kedua alasan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama karena perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah dalam jumlah miliaran rupiah.

Kasus tersebut berkaitan dengan kegiatan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (SDA), lingkungan, mineral, batu bara dan air pada 2018 dengan nilai anggaran sekitar Rp3,25 miliar yang bersumber dari APBK Aceh Singkil.

Dari kegiatan tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan AMPAS, Inspektorat Aceh menemukan adanya indikasi potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp250 juta.

Pengembalian Uang Dinilai Bukan Penghapus Perkara

Rahman menyoroti alasan pengembalian kerugian negara yang disebut menjadi salah satu dasar penghentian penyelidikan.

Ia merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Rahman, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana korupsi.

"Pengembalian tersebut tidak serta-merta menghapus perbuatan pidananya. Hal itu harus dilihat berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ada," tegasnya.

PPTK Meninggal, AMPAS Pertanyakan Pihak Lain

Selain persoalan pengembalian uang, AMPAS juga mempertanyakan penghentian penyelidikan dengan alasan PPTK telah meninggal dunia.

Rahman menilai, apabila PPTK tersebut belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, meninggalnya yang bersangkutan tidak dengan sendirinya menjawab apakah terdapat atau tidak terdapat pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Menurutnya, penyelidikan seharusnya tetap diarahkan untuk mengetahui seluruh rangkaian proses kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembayaran hingga pertanggungjawaban kegiatan.

"Logikanya, kalau PPTK meninggal lalu perkara dihentikan, padahal belum ada tersangka lain, lalu siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan Rp3,25 miliar uang rakyat itu?" ujar Rahman.

AMPAS menilai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan tidak hanya dapat dilihat dari satu jabatan. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri kewenangan dan peran pihak-pihak lain yang terkait, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak penyedia atau rekanan.

Namun, AMPAS menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing, bukan langsung dianggap bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara.

Minta Audit Independen

Untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara serta menentukan pihak yang bertanggung jawab, AMPAS meminta Kejari Aceh Singkil membuka kembali penanganan perkara dan berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara.

"Kami meminta Kejari Aceh Singkil profesional dan transparan. Bila diperlukan, libatkan BPK atau BPKP untuk menghitung secara pasti apakah terdapat kerugian negara dan berapa nilainya," kata Rahman.

AMPAS menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.

Menurut mereka, transparansi penanganan perkara penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran daerah sebesar Rp3,25 miliar tersebut.

AMPAS juga meminta Kejari Aceh Singkil menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan hasil pemeriksaan yang menjadi pertimbangan penghentian penyelidikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui duduk perkara secara utuh.

(PT)

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama

Total Tayangan Halaman

  • Menyiapkan slide berita kasuaritv.com...

نموذج الاتصال