Pesawaran – Viral di berbagai media dan menjadi perbincangan masyarakat, proyek pembangunan jalan di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Pesawaran.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir, S.I.Kom., M.M., bersama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran, Fahmi Pahlevi, turun langsung ke lokasi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (11/6/2026).
Sidak dilakukan menyusul ramainya pemberitaan media dan laporan masyarakat terkait kondisi proyek jalan di Desa Sukajaya Lempasing dan Desa Batu Menyan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, proyek tersebut juga menjadi sorotan karena diduga tidak memasang papan informasi publik di lokasi pekerjaan.
Saat berada di lokasi, M. Nasir dan Fahmi Pahlevi melihat langsung kondisi jalan yang baru selesai dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik. Bahkan, warga setempat mengaku terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya karena khawatir kondisi jalan semakin rusak.
Ketua RT setempat, Nurma, mengungkapkan bahwa warga merasa bersyukur karena jalan di lingkungan mereka telah dibangun. Namun, kualitas pekerjaan yang dinilai kurang baik membuat masyarakat harus turun tangan memperbaikinya.
"Kami berterima kasih karena jalan sudah dibangun. Tetapi kondisi jalan ini cepat rusak. Warga akhirnya mengumpulkan dana sendiri untuk memperbaiki dan mengaci jalan supaya lebih kuat," ujar Nurma saat berdialog dengan rombongan DPRD.
Mendengar langsung keluhan warga dan melihat kondisi di lapangan, M. Nasir menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Pesawaran akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.
"Ini akan kami tindak lanjuti. Kami akan meminta audit dan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan pelaksanaan proyek ini, termasuk berapa anggaran yang digunakan dan bagaimana pengawasannya," tegas M. Nasir.
Menurutnya, kondisi jalan yang baru berusia sekitar satu bulan namun sudah mengalami kerusakan merupakan persoalan serius yang harus dijelaskan kepada publik.
"Kalau baru satu bulan sudah diperbaiki warga, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Kami ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan pekerjaannya, spesifikasinya, volumenya, dan penggunaan anggarannya," ujarnya.
Nasir juga menyoroti dugaan tidak adanya papan informasi proyek yang seharusnya menjadi bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Keterbukaan informasi sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana pekerjaan, dan masa pelaksanaannya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran, Fahmi Pahlevi, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap proyek tersebut.
"Kami turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari hasil pengecekan, terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak terkait, terutama mengenai kualitas pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis," kata Fahmi.
DPRD Kabupaten Pesawaran berencana memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) beserta pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan resmi atas proyek yang kini menjadi sorotan publik tersebut.
Viralnya pemberitaan dan keluhan masyarakat membuat kasus ini menjadi perhatian luas. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan hasil evaluasi DPRD terkait proyek jalan yang diduga bermasalah tersebut. (Red)