 |
| Foto: Ilustrasi |
SULTRA (KASTV) – Seorang praktisi hukum yang enggan disebutkan namanya mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk tim khusus guna memantau kinerja Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kamis, (11/6/2026).
Menurutnya, keterlibatan oknum aparat dalam membentengi aktivitas ilegal di wilayah tersebut sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Oknum berseragam diduga kuat kerap dijadikan tameng untuk melancarkan berbagai tindakan melanggar hukum.
Sebagai salah satu contoh konkret, ia menyoroti karut-marut penyaluran solar subsidi, baik untuk nelayan maupun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sektor ini ditengarai telah menjadi sarang bagi para oknum untuk mencuri hak subsidi rakyat, yang kemudian diperjualbelikan kembali demi memenuhi kebutuhan industri pertambangan.
"Bukan hanya itu, parkiran ilegal pun bukannya ditertibkan untuk mendongkrak pendapatan daerah, melainkan dilegalkan tanpa izin resmi. Aktivitas ini diduga di-back up oleh oknum berseragam dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Apakah ini bukan tindakan pencurian?" cetusnya kesal.
Sumber tersebut juga menambahkan, proses pemeriksaan hukum yang berjalan sering kali dinilai hanya sebagai bentuk spekulasi yang sarat kepentingan. Akibatnya, pihak-pihak yang diperiksa diduga kerap dijadikan layaknya 'ATM berjalan' oleh oknum penyidik.
"Contohnya pada pemeriksaan terkait kuota bahan bakar milik Perusahaan Daerah (Perusda). Sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai penetapan tersangka. Padahal, pelapor dan terlapor diduga sama-sama melakukan kerja sama untuk menggelembungkan alokasi minyak subsidi, menjualnya dengan harga tinggi, yang kemudian dipungut oleh oknum pegawai Perusda," jelasnya panjang lebar.
Lebih lanjut, ia menyayangkan proses penegakan hukum yang dinilai mandek di tengah jalan dalam kasus tersebut.
"Yang lebih memprihatinkan, oknum yang memeriksa diduga menghentikan proses penyelidikan karena disinyalir menerima sejumlah uang, atau bahkan mendapat jatah aliran minyak subsidi tersebut. Sebab, nama oknum bersangkutan santer disebut-sebut sebagai pemain minyak," timpalnya.
Tak berhenti di situ, ia juga membeberkan adanya dugaan oknum berseragam yang menjadi pengaman di arena judi sabung ayam dan aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo didesak untuk membasmi praktik mafia ini di Sulawesi Tenggara dengan menerjunkan tim khusus yang memiliki integritas dan mental baja.
"Objek vital di Sultra sebaiknya tidak lagi sepenuhnya dipercayakan pengamanannya kepada oknum institusi setempat. Karena diduga di dalamnya masih banyak oknum yang bermental perompak. Buat institusi tersebut kembali bersih dengan mengevaluasi total jajaran yang terbukti bermain mata dengan mafia," tegasnya menutup wawancara.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Polda Sultra, Kejati Sultra, serta pihak-pihak terkait lainnya demi keberimbangan informasi. (Red)