Lampung, KASTV - Kamis, 09 April 2026
Terungkapnya aktivitas dua gudang BBM ilegal di kawasan Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan,
menghadirkan kegelisahan publik sekaligus menjadi sorotan serius terhadap sistem pengawasan distribusi energi di daerah.
Aktivis Lampung, Isbah Cholib, menilai bahwa temuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Skala operasional yang melibatkan ratusan ribu liter BBM, penggunaan jalur distribusi darat dan laut, serta durasi kegiatan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat, menunjukkan adanya indikasi pola kerja yang terstruktur dan sistematis.
Menurut Isbah, kondisi ini secara rasional memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan. Aktivitas dengan skala besar seperti ini dinilai sulit terjadi tanpa adanya celah dalam sistem pengendalian, bahkan membuka ruang dugaan adanya pembiaran.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa praktik tersebut bukan hanya berdampak pada potensi kerugian negara, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial. Di tengah masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap BBM, munculnya praktik penyimpangan dalam skala besar dinilai sebagai bentuk ketimpangan yang tidak dapat diabaikan.
Isbah Cholib juga menyoroti pentingnya penanganan perkara ini dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Ia berharap proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan mampu menjangkau pihak-pihak yang berada di balik rantai distribusi tersebut.
Menurutnya, keterbukaan kepada publik menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas, sekaligus sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Lebih jauh, ia memandang bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM di Lampung, agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Pada akhirnya, Isbah menegaskan bahwa publik tidak hanya menunggu hasil akhir, tetapi juga mencermati proses penegakan hukum itu sendiri. Konsistensi dan keberanian dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum akan menjadi tolak ukur utama dalam menjawab kepercayaan masyarakat. (IBC)