PROBOLINGGO (KASTV) – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk melahirkan gagasan baru bagi arah pembangunan kota ke depannya.
Salah satu usulan konstruktif disampaikan oleh Ridhotus Solihin. Ia menekankan pentingnya mereposisi kebudayaan agar tidak lagi sekadar menjadi sektor pelengkap atau hanya dikaitkan dengan kepentingan pariwisata semata.
Menurutnya, paradigma tersebut perlu diubah secara fundamental. "Kebudayaan itu seharusnya menjadi bagian dari pendidikan. Bukan hanya soal pertunjukan atau pariwisata, tetapi bagaimana membentuk kesadaran dan karakter masyarakat," tegasnya dalam forum Panitia Khusus (Pansus).
Ridhotus menilai bahwa berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek budaya yang belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, kebudayaan harus dijadikan instrumen efektif untuk membentuk pola pikir, kedisiplinan, hingga kepatuhan masyarakat terhadap aturan.
"Jika kebudayaan hanya diposisikan sebagai kegiatan seremonial atau hiburan, maka potensi besarnya sebagai penggerak perubahan sosial akan terabaikan. Sebaliknya, ketika diintegrasikan dengan pendidikan, akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif dan karakter yang kuat," ungkapnya.
Politisi ini juga mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk memiliki fokus pembangunan yang jelas. Kebijakan ke depan diharapkan lebih terarah, dengan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dan kebudayaan sebagai penguat nilai-nilai sosial.
Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian indikator ekonomi, tetapi juga dari kualitas perilaku dan kesadaran masyarakat. Melalui masukan ini, diharapkan pembahasan LKPJ 2025 mampu melahirkan kebijakan yang substansial dan berdampak jangka panjang, demi terwujudnya Kota Probolinggo yang berkarakter dan berdaya saing.
Penulis: Nia