PROBOLINGGO (KASUARI TV) – Penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah merupakan langkah penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Secara khusus, dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dinyatakan bahwa rekomendasi tersebut wajib disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna, sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD mengenai Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung Senin (27/4) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santy Wilujeng.
Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan gambaran menyeluruh dari seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan daerah.
“Pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi Wali Kota, serta menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD,” ujar Muchlas yang juga bertindak sebagai juru bicara dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, DPRD menekankan perlunya perubahan orientasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Pembangunan tidak lagi hanya diukur dari pemenuhan target administratif semata, melainkan harus berfokus pada capaian yang memberikan dampak nyata dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat luas.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengakui masih ada sejumlah target yang belum tercapai sepenuhnya. Namun, ia juga menekankan adanya berbagai capaian positif yang patut diapresiasi dan menjadi modal untuk langkah ke depan.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur, disertai peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dan rasio gini yang semakin membaik menjadi indikator nyata membaiknya kesejahteraan masyarakat. Pergerakan ekonomi ini juga turut didorong oleh lonjakan penyaluran kredit mikro yang cukup besar,” ungkap Aminuddin.
Meskipun mencatat berbagai kemajuan tersebut, Pemerintah Kota tetap bersikap waspada terhadap potensi risiko yang dapat terjadi, di antaranya kemungkinan peningkatan angka kredit macet serta dampak ketidakpastian situasi geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
“Ke depannya, kami akan melakukan penyesuaian terhadap target pembangunan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan stabil, terarah, dan berkelanjutan demi kepentingan seluruh masyarakat,” tegas Aminuddin.
Melalui rekomendasi yang telah diserahkan ini, diharapkan kerja sama dan sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Probolinggo semakin kuat. Hal ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Penulis: Nia