KENDARI – Praktik layanan perbengkelan yang serampangan di Sulawesi Tenggara kini menjadi sorotan tajam. Ditemukan adanya indikasi kuat malpraktik teknis yang merugikan masyarakat, mulai dari penipuan spesifikasi suku cadang hingga ketidaktelitian fatal yang menyebabkan mesin kendaraan hampir jebol. Fenomena ini memicu desakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra segera turun tangan melakukan audit terhadap kompetensi dan legalitas bengkel umum.
Salah satu kasus nyata yang ditemukan adalah penggantian injektor motor matik besar (NMAX) yang sengaja diganti dengan injektor milik motor berkapasitas mesin lebih rendah (Mio). Akibatnya, kendaraan mengalami gagal operasi (mogok total) karena ketidakcocokan debit bahan bakar. Tak berhenti di situ, ketidaktelitian mekanik dalam menangani sistem pendingin juga mengakibatkan air radiator masuk ke ruang mesin, yang memicu kondisi overheat parah.
Landasan Hukum: Jeratan Pidana dan Perdata
Secara hukum, pengusaha bengkel tidak bisa lepas tangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat aturan yang sangat jelas:
Hak Keamanan (Pasal 4): Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan. Memasang komponen yang tidak kompatibel adalah bentuk pengabaian keselamatan konsumen.
Informasi Benar & Jujur (Pasal 7): Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang. Menjual barang copotan yang tidak sesuai spesifikasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran.
Tanggung Jawab Ganti Rugi (Pasal 19): Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh jasa yang diberikan. Jika kerusakan meluas, bengkel wajib menanggung biaya perbaikan hingga tuntas.
Desakan kepada Pemerintah Sultra
Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas terkait untuk tidak sembrono dalam memberikan izin usaha tanpa adanya pengawasan berkala.
"Pemerintah Sultra harus segera melakukan inspeksi mendadak (sidak). Cek sertifikasi keahlian mekanik dan legalitas usahanya. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban eksperimen mekanik yang tidak kompeten," tegas warga yang menjadi korban.
Poin Tanggung Jawab yang Wajib Dipenuhi Bengkel:
Zero Cost Repair: Bengkel wajib memperbaiki kembali setiap kesalahan prosedur tanpa membebankan biaya jasa maupun suku cadang kepada konsumen.
Kesesuaian Spesifikasi: Dilarang keras melakukan manipulasi suku cadang (menggunakan part motor lain) demi keuntungan pribadi yang membahayakan mesin.
Sanksi Sosial & Hukum: Masyarakat dihimbau untuk berani melapor ke pihak kepolisian jika menemukan unsur penipuan, serta memviralkan bengkel nakal sebagai bentuk sanksi sosial.
Catatan Redaksi: Bagi warga Sultra yang mengalami kerugian serupa, diharapkan selalu menyimpan bukti nota fisik, foto komponen yang diganti, serta mendokumentasikan kondisi kerusakan sebagai alat bukti pelaporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)