Pesawaran, KASTV - Rabu, 29 April 2026 Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran mendorong seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Teluk Pandan untuk lebih teliti dalam menyajikan makanan kepada para penerima manfaat.
Hal ini disampaikan saat Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur, menyusul beredarnya video keluhan terkait menu makanan di SMAN 1 Padang Cermin, termasuk dugaan adanya benda asing dalam makanan serta persoalan pengelolaan limbah dapur.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra, Lenida Putri, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami mendorong semua dapur agar sesuai standar, terutama dalam pelayanan makanan dan pengelolaan limbah,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Terkait temuan dan keluhan tersebut, DPRD memberikan perhatian khusus dan menegaskan agar kejadian serupa tidak terulang. Meski demikian, pengelola dapur masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan serta melengkapi administrasi yang belum terpenuhi.
DPRD juga menekankan pentingnya ketelitian dalam penyajian makanan kepada masyarakat. Jika pelanggaran kembali terjadi, persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, Renaldi, mengungkapkan bahwa secara umum masih banyak dapur MBG di wilayah Pesawaran yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Program dari pusat ini sangat baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Banyak dapur yang izinnya masih dalam proses dan belum lengkap,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus melakukan pemantauan dalam waktu dekat. Jika ditemukan dapur yang tetap tidak mematuhi aturan, pihaknya tidak segan merekomendasikan penutupan sementara kepada BGN.
Berdasarkan data yang diterima DPRD, dari total 54 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Pesawaran, baru satu dapur yang dinilai benar-benar memenuhi seluruh standar yang ditetapkan.
Usai sidak, rombongan DPRD juga mengunjungi SMAN 1 Padang Cermin untuk memastikan kondisi siswa, termasuk mereka yang sebelumnya menyampaikan keluhan melalui media sosial.
Anggota Komisi IV, Saifudin, menyatakan bahwa penerima manfaat memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap kualitas makanan yang diterima.
“Setiap penerima manfaat boleh menyampaikan koreksi. Ini penting agar ada perbaikan berkelanjutan demi pelayanan yang maksimal,” katanya.
Dalam sidak tersebut turut hadir sejumlah anggota Komisi IV, di antaranya Renaldi, Devita Sahara, M. Yaser, Lenida Putri, Saifudin, Rudi, dan Yulian. (Red)