JAKARTA – Penanganan kasus pemukulan terhadap wartawan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), kini memasuki babak baru. Lambatnya proses hukum oleh aparat setempat memicu reaksi keras dari tingkat pusat.
Dewan Pembina Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK), menyambangi Mabes Polri pada Selasa (28/4/2026) pukul 13:30 WIB. Kedatangannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan bagian Propam dan Bareskrim Polri guna mendesak percepatan penanganan kasus pengeroyokan tersebut.
Desakan Copot Kapolres
Dalam koordinasi tersebut, LHK meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Sumba Barat Daya. Ia menduga adanya indikasi pembiaran atau upaya menghambat penangkapan pelaku pengeroyokan terhadap Gunter Meha, jurnalis TipikorInvestigasiNews.id.
“Kami sangat paham SOP Kepolisian, namun masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ini adalah tindak pidana murni yang tidak bisa ditoleransi. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan menggelar aksi besar-besaran di Mabes Polri,” tegas LHK.
Kronologi Kejadian
Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Kamis (23/4/2026) di RSUD Reda Bolo, saat Gunter sedang menjalankan tugas peliputan kunjungan kerja Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur NTT, Melki Laka Lena.
Gunter mengaku diserang dari belakang oleh sejumlah orang tak dikenal hingga terjatuh. Ia mengidentifikasi salah satu terduga pelaku bernama Aste yang mengenakan kemeja putih, serta pelaku lain berbaju hitam. Tak hanya kekerasan fisik, ponsel milik korban juga dirampas saat ia mencoba merekam aksi intimidasi tersebut.
Dugaan Pembungkaman dan Terencana
Pihak AP2 Indonesia menganalisis bahwa serangan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Hal ini merujuk pada rekam jejak Gunter yang vokal memberitakan dugaan korupsi di berbagai sektor di SBD, khususnya sektor kesehatan.
“Ini sepertinya upaya menakut-nakuti wartawan agar berhenti memberitakan dugaan korupsi. Jika dibiarkan, dunia pers di Sumba Barat Daya berada dalam kondisi darurat karena adanya upaya pembungkaman,” tambah LHK.
Sorotan Publik dan Tokoh Masyarakat
Kasus ini kian ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan muncul akun-akun palsu yang melontarkan olokan dan provokasi terhadap suasana. Publik menilai kasus ini sebagai "uji nyali" bagi Polres Sumba Barat Daya dalam menegakkan hukum.
Senada dengan hal tersebut, tokoh masyarakat Pantai Utara, Agustinus Wakur Kaka, turut mengecam keras aksi premanisme ini.
“Tidak boleh ada kekerasan terhadap wartawan. Kalau ada keberatan terhadap berita, sampaikan secara baik untuk diklarifikasi melalui mekanisme yang ada,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terduga pelaku belum berhasil dikonfirmasi. Sementara itu, Polres Sumba Barat Daya juga belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan pengejaran para pelaku.