SIDOARJO || KASTV - Eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo mencapai titik didih. Sebanyak 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sidoarjo pada Selasa (10/02/2026). Massa menuntut dihentikannya perang dingin antara Bupati (W1) dan Wakil Bupati (W2) dengan seruan tegas Islah atau Mundur.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipicu oleh keresahan publik atas ketidakharmonisan pucuk pimpinan daerah yang dinilai telah mengganggu roda pemerintahan. Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa konflik personal antara Bupati dan Wabup telah menciptakan faksi-faksi di tingkat ASN hingga perangkat desa, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
"Sidoarjo bukan panggung sandiwara. Kami tidak butuh drama politik, kami butuh stabilitas untuk pembangunan! Jangan biarkan ego personal mengorbankan nasib jutaan warga," teriak salah satu orator di tengah pengawalan ketat aparat.
Pada pukul 10.30 WIB, perwakilan massa diterima di Ruang Paripurna untuk beraudiensi dengan jajaran legislatif. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., bersama para Wakil Ketua yakni H. Kayan, H. Warih, dan Suyarno, serta anggota dewan Yudi Pratama.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga poin krusial dampak keretakan pimpinan, Terjadinya kubu-kubuan di kalangan ASN dan perangkat desa, Ketidakpastian kebijakan yang membuat investor ragu masuk ke Sidoarjo, Melemahnya pengawasan internal yang membuka celah bagi praktik pungli dan korupsi.
Puncak dari audiensi ini terjadi saat pimpinan DPRD menyatakan sikap searah dengan kegelisahan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen nyata, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Sidoarjo menandatangani Berita Acara serta dokumen tuntutan dari Laskar Jenggolo.
Penandatanganan ini dimaknai sebagai dukungan resmi lembaga legislatif terhadap gerakan moral masyarakat untuk menyelamatkan Sidoarjo dari kehancuran birokrasi. DPRD berjanji akan segera mengundanf kedua belah pihak (eksekutif) untuk melakukan mediasi formal.
"Kami berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini adalah bentuk dukungan moral kami terhadap aspirasi Laskar Jenggolo. " tegas Ketua DPRD, H. Abdillah Nasih.
Meski audiensi berakhir kondusif pada pukul 12.15 WIB, massa memberikan peringatan keras. Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menegaskan bahwa ini adalah peringatan terakhir bagi pihak eksekutif.
"Jika mediasi ini menemui jalan buntu, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap memobilisasi massa yang lebih besar untuk membawa carut-marut Sidoarjo ini ke Kemendagri, bahkan hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto," pungkas Bramada dengan nada tajam.(*)