Oleh: Ikhlas Arsyad
Dulu, nama Nur Alam dikenal sebagai sosok kuat. Saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, setiap keputusan yang diambilnya tak pernah dipertanyakan. Sekali perintah keluar, roda pemerintahan bergerak. Namun kini, citra itu seolah memudar.
Publik dibuat heran ketika kabar pencopotan Andi Bahrun sebagai Rektor Universitas Sulawesi Tenggara justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Alih-alih berhenti, Andi Bahrun malah dilantik kembali dalam sebuah agenda resmi di Hotel Claro. Sebuah peristiwa yang seakan menampar logika publik.
Pertanyaannya sederhana namun tajam:
jika Nur Alam masih menjabat Ketua Pembina Yayasan, mengapa keputusannya seolah tak lagi digubris?
Atau jangan-jangan, keputusan itu hanya simbolik—tanpa kekuatan eksekusi?
Di masa lalu, nama Nur Alam identik dengan kekuasaan yang solid dan keputusan yang tak terbantahkan. Hari ini, publik justru menyaksikan sebaliknya: otoritas yang terlihat goyah, keputusan yang tak berjalan, dan struktur yayasan yang terkesan berjalan tanpa kendali.
Kondisi ini memunculkan spekulasi serius:
apakah kendali kepemimpinan telah bergeser? atau ada kekuatan lain yang kini lebih dominan di balik layar Yayasan?
Jika benar Ketua Pembina tak lagi memiliki daya tekan, maka persoalan ini bukan sekadar konflik internal, melainkan cerminan runtuhnya tata kelola kelembagaan. Sebuah yayasan pendidikan seharusnya berdiri di atas kepastian hukum dan etika, bukan tarik-menarik kepentingan.
Publik menunggu jawaban.
Karena diamnya pemimpin, sering kali lebih bising daripada seribu klarifikasi.
Catatan Redaksi