Opini oleh Edy Mulyadi*)
Perbedaan keterangan Eggi Sudjana mengenai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo mungkin tampak sepele. Namun, perubahan narasi—dari penegasan “tidak ada pelukan” menjadi pengakuan adanya kehangatan—menyisakan persoalan yang lebih mendasar: konsistensi dan kejujuran di ruang publik. Klarifikasi yang tidak saling menguatkan justru memperlebar ruang tafsir dan menimbulkan keraguan.
Dalam politik, inkonsistensi bukan sekadar soal teknis komunikasi. Ia berpotensi meruntuhkan kepercayaan. Publik cenderung memaklumi kekeliruan, tetapi sulit menerima manipulasi. Ketika satu pernyataan menuntut pembenaran berikutnya, yang tergerus bukan hanya kredibilitas personal, melainkan juga makna etik dari sebuah sikap politik.
Pernyataan Eggi yang menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok “berakhlak baik” menjadi titik krusial perdebatan. Penilaian moral terhadap penguasa tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kebijakan dan dampaknya bagi demokrasi. Akhlak dalam politik bukan sekadar keramahan personal, melainkan kesetiaan pada konstitusi, penghormatan pada hukum, serta keberpihakan pada keadilan.
Dalam satu dekade terakhir, kritik terhadap pemerintahan Jokowi kerap mengemuka: pelemahan lembaga antikorupsi, menyempitnya ruang kritik, konflik agraria yang berlarut, hingga kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai membuka jalan bagi penguatan dinasti politik. Dalam konteks ini, pujian moral terhadap penguasa mudah dibaca sebagai pengaburan nilai, bahkan legitimasi etik atas praktik kekuasaan yang problematik.
Persoalan menjadi semakin sensitif karena latar belakang Eggi Sudjana sendiri. Ia dikenal sebagai figur yang pernah berada di garis keras oposisi dan membayar sikap politiknya dengan pemenjaraan. Jejak itu membangun ekspektasi publik: bahwa konsistensi nilai akan dijaga, bahkan ketika tekanan atau godaan kekuasaan datang.
Perubahan nada, pelunakan kritik, atau pujian terhadap pihak yang sebelumnya dilawan wajar memunculkan pertanyaan: apakah ini bagian dari dialog politik yang terbuka dan dewasa, atau isyarat adanya kompromi yang tak sepenuhnya terang? Dialog tentu sah dalam demokrasi, tetapi ia menuntut keterbukaan, jarak yang proporsional, dan kejelasan posisi moral.
Sejarah politik menunjukkan, kekuasaan tidak selalu gentar pada oposisi yang lantang. Justru oposisi yang melembut tanpa kejelasan arah sering kali lebih menguntungkan penguasa, karena membingungkan publik dan melemahkan daya kritis dari dalam. Di titik inilah integritas diuji—bukan saat berhadapan dengan represi, melainkan ketika didekati kekuasaan dengan bahasa keakraban.
Pada akhirnya, modal paling berharga dalam politik bukan akses atau kedekatan, melainkan kejujuran dan konsistensi nilai. Ketika itu dikorbankan, klarifikasi apa pun hanya akan memperpanjang polemik. Publik berhak bertanya dan menilai, karena dalam demokrasi yang sehat, kepercayaan tidak lahir dari kehangatan gestur, melainkan dari keteguhan sikap.
*)- Wartawan Senior
Tags
opini