Kendari (KASTV) – Ketegangan pasca pemilihan di RT 9 RW 3, Kelurahan Lalolara, terus meningkat. Warga kini mengancam akan memboikot Kantor Lurah Lalolara apabila Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak segera dilaksanakan menyusul serangkaian dugaan pelanggaran serius.
Masyarakat menilai pemilihan tersebut telah cacat secara prosedural dan moral. Pasalnya, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat 44 orang, namun jumlah suara di dalam kotak mencapai 49 suara, memunculkan dugaan kuat pengelembungan suara.
Tak hanya itu, warga juga mengungkap adanya dugaan praktik politik uang. Beberapa warga yang tidak ikut memilih mengaku ditawari sejumlah uang, dengan alasan “merasa tidak enak” karena tidak hadir saat pemungutan suara.
“Ada yang tidak memilih, tapi setelah itu ditawari uang. Ini sudah tidak wajar,” ungkap salah satu warga.
Situasi semakin disorot publik setelah diketahui bahwa panitia pemungutan suara merupakan istri Ketua RW, sementara Ketua RW tersebut ikut mencalonkan diri dalam pemilihan. Kondisi ini dinilai sebagai konflik kepentingan nyata dan melanggar prinsip netralitas penyelenggara.
Atas dasar itu, warga menegaskan tidak akan mengakui hasil pemilihan dan menuntut:
Pembatalan hasil pemilihan RT 9 RW 3
Pelaksanaan PSU secara terbuka dan netral
Penggantian panitia pemungutan suara
Jika tuntutan tersebut diabaikan, warga menyatakan siap melakukan aksi boikot terhadap pelayanan Kantor Lurah Lalolara, sebagai bentuk protes terhadap dugaan pembiaran pelanggaran demokrasi di tingkat lingkungan.
“Kalau lurah diam, kami anggap ikut melegitimasi kecurangan. Kami siap boikot kantor lurah,” tegas salah satu perwakilan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Lalolara belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan PSU dan ancaman boikot tersebut. Warga menyebut akan membawa persoalan ini ke tingkat kecamatan hingga instansi terkait apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, menegaskan bahwa ketidakadilan dalam demokrasi tingkat RT bisa memicu konflik sosial, jika tidak segera ditangani secara adil dan transparan.