Aceh Singkil, KASTV - Minggu, 21 Desember 2025
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) secara tegas mempertanyakan kejelasan serta arah penggunaan dana bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diperuntukkan bagi Kabupaten Aceh Singkil, khususnya untuk penanganan dampak bencana.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menyampaikan bahwa hingga saat ini masyarakat Aceh Singkil belum mendapatkan informasi yang terbuka dan transparan terkait peruntukan, mekanisme penyaluran, maupun realisasi dana bantuan tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah penderitaan masyarakat yang masih bergulat dengan banjir, kerusakan infrastruktur, serta berbagai dampak bencana yang belum tertangani secara maksimal.
“Kami mempertanyakan dengan tegas, ke mana arah dana bantuan Presiden itu? Jika memang diperuntukkan bagi penanganan bencana, mengapa masyarakat tidak melihat hasil yang nyata di lapangan?” tegas Budi Harjo.
AMPAS menilai dana bantuan negara seharusnya hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat terdampak, bukan sekadar menjadi narasi di ruang birokrasi. Ketertutupan informasi, kata Budi, justru memperkuat dugaan adanya pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat korban bencana.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sikap diam pemerintah daerah dalam menjelaskan penggunaan dana bantuan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan Presiden serta masyarakat Aceh Singkil.
“Jangan jadikan nama Presiden sebagai tameng, sementara rakyat dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Dana bantuan bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk menyelamatkan rakyat,” ujarnya.
Atas dasar itu, AMPAS menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta membuka secara transparan dan rinci penggunaan dana bantuan Presiden.
2.Dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran diumumkan kepada publik.
3.Aparat pengawas dan penegak hukum diminta melakukan pengawasan serius guna mencegah dugaan penyimpangan.
“Jika dana itu benar ada dan digunakan untuk rakyat, tunjukkan bukti serta dampaknya. Jika tidak, maka wajar publik mempertanyakannya dengan keras,” pungkas Budi Harjo. (PT)