.png)
Sorong (KASTV) — Wacana Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam dari publik. Sebagian masyarakat menilai usulan tersebut berpotensi mengerdilkan suara rakyat dan memperkuat dominasi elit politik di daerah.
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menyebut bahwa sebelum bicara soal mekanisme Pilkada dan urusan besar nasional, Bahlil seharusnya membereskan persoalan internal partai terlebih dahulu, terutama terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan salah satu kader Golkar di Kabupaten Sorong, Heri Purwanto, yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPRD.
Kritik publik menguat setelah beredar wawancara eksklusif di mana Heri Purwanto disebut mengakui adanya praktik penyabotasean anggaran lewat dana aspirasi DPRD Kabupaten Sorong yang diduga diarahkan untuk proyek dengan kepentingan pribadi. Meski pengakuan tersebut ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada tindakan atau sanksi tegas dari Partai Golkar.
“Suara rakyat jangan dikerdilkan. Urus kader sendiri saja tidak becus, bagaimana mau urus sistem Pilkada nasional? Heri Purwanto yang jelas-jelas mengaku soal dana aspirasi masih nyaman dengan jabatannya. Golkar diam saja,” ujar salah satu aktivis hukum di Papua Barat, Jumat (6/12).
Aktivis tersebut juga meminta Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan menelusuri dugaan praktik korupsi perizinan dan bisnis pertambangan yang dikaitkan dengan lingkaran elite politik.
Sementara itu, publik menilai wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus dikritisi secara serius, terutama mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan di tingkat DPRD dan parpol.
> “Jika DPRD yang memilih kepala daerah, risiko transaksi politik, jual beli suara, dan barter kekuasaan akan jauh lebih tinggi. Itu berbahaya untuk demokrasi,” tegasnya.
Usulan Bahlil sebelumnya disampaikan dalam acara HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pimpinan lembaga negara. Ia beralasan perubahan mekanisme Pilkada dapat mengurangi biaya besar pemilihan langsung. Namun kritik publik menilai argumen tersebut tidak cukup kuat untuk mengorbankan prinsip suara rakyat.
Sejumlah pengamat menilai, bila kasus seperti Heri Purwanto saja tidak ditangani dengan transparan, maka usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD justru memperbesar potensi oligarki politik dan melemahkan kontrol rakyat terhadap pemerintahannya sendiri.