.png)
Sorong (KASTV) — Kegeraman publik terhadap mandeknya penanganan kasus dugaan penyimpangan anggaran Setda Kabupaten Sorong semakin membesar. Sudah berbulan-bulan sejak laporan masuk pada 3 Juni, namun Kejati Papua Barat masih belum menetapkan satu pun tersangka. Situasi ini membuat masyarakat menilai bahwa ada sesuatu yang sangat janggal di balik lambannya proses hukum.
Aktivis hukum menilai, tidak ada alasan logis bagi sebuah lembaga penegak hukum untuk membiarkan kasus berstatus “tidak jelas” selama ini. Mereka menyebut, apa yang terjadi sekarang bukan lagi sekadar kelambatan—tetapi sudah masuk kategori keanehan serius.
“Kalau lembaga penegak hukum bekerja normal, mustahil sebuah kasus high-profile bisa menguap seperti ini. Publik semakin curiga bahwa ada kekuatan yang sedang ‘menahan rem’ dari belakang layar,” ujar seorang aktivis dengan nada keras.
Masyarakat juga mulai mempertanyakan apakah Kejati Papua Barat benar-benar bekerja secara independen. Diamnya institusi ini dianggap membuka ruang spekulasi yang semakin liar di tengah publik. Beberapa pengamat bahkan menilai, kemandekan ini justru memberi kesan seolah-olah ada pihak yang ingin kasus ini tidak menyentuh nama-nama tertentu.
Aktivis hukum menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh dibiarkan bermain di wilayah abu-abu. “Jika Kejati tidak ingin publik berasumsi macam-macam, buka progresnya! Jangan sampai masyarakat menilai penegakan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas mereka.
Ketiadaan kejelasan hingga kini dinilai sebagai pukulan keras terhadap kepercayaan publik. Pertanyaannya kini semakin lantang: Apakah Kejati Papua Barat benar-benar sedang bekerja, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari masyarakat?