Aceh Singkil, KASTV - selasa, 30 Desember 2025
Beredar informasi di media dan di tengah masyarakat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Singkil memperoleh kucuran dana presiden sebesar Rp1,7 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan dampak banjir.
Namun hingga kini, informasi tersebut belum disertai dengan penjelasan resmi dan data konkret yang dapat diakses publik.
Menanggapi hal tersebut, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Eksekutif kabupaten Aceh Singkil menilai penting adanya keterbukaan informasi dari Disdikbud Aceh Singkil terkait dana tersebut.
Transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi, kesimpangsiuran informasi, maupun potensi penyalahgunaan anggaran.
Surya padli ketua EK LMND (liga mahasiswa nasional untuk demokrasi) eksekutif kabupaten Aceh Singkil mengatakan bahwa dana yang bersumber dari negara, terlebih yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana, harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya sekolah, peserta didik, serta tenaga pendidik yang terdampak banjir.
Oleh karena itu, Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil untuk:
Membuka secara terbuka data usulan dana presiden Rp1,7 miliar tersebut.
Menjelaskan peruntukan anggaran secara rinci, mulai dari jenis kegiatan, lokasi sekolah terdampak, hingga besaran anggaran yang dialokasikan.
Menyampaikan mekanisme penyaluran dan tahapan realisasi dana kepada publik.
Kami menilai keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang serta bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis.
"Jika data tidak dibuka secara jelas, maka wajar apabila publik mempertanyakan kebenaran dan arah penggunaan dana tersebut"ujar surya.
LMND Aceh Singkil menegaskan akan terus mengawal isu ini demi memastikan bahwa bantuan negara benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. (PT)