SIDOARJO || KASTV -Suasana politik Sidoarjo memanas pada Selasa (09/12/2025). Ratusan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar demonstrasi besar di tiga pilar pemerintahan daerah Kejaksaan Negeri (Kejari), Kantor Pemkab, dan DPRD Sidoarjo. Mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi dan menyoroti kemunduran kepemimpinan yang dinilai kian merusak kualitas pelayanan publik.
Aksi dimulai dengan orasi keras di depan Kejari Sidoarjo. Massa secara terbuka mengecam lembaga penegak hukum tersebut yang dianggap pasif dan tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kasus korupsi tanpa desakan publik.
Sorotan utama ARSAK tertuju pada dugaan penyimpangan dalam pengadaan Handy Talky (HT) senilai ratusan juta rupiah yang bersumber dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). ARSAK menilai pengadaan ini tidak relevan di tengah pesatnya penggunaan aplikasi komunikasi digital berbasis smartphone (gawai)
“Penyidik hanya sibuk menerima laporan, tapi tidak pernah menghasilkan temuan murni. Semua laporan menumpuk tanpa arah, termasuk soal pengadaan HT dari BTT,” tegas aktivis senior Hussain Ayatullah dalam orasinya, disambut riuh massa. Hussain memperingatkan bahwa jika lingkaran eksekutif dibiarkan steril dari penegakan hukum, publik akan terus dirugikan, menjadikannya kado akhir tahun bagi Kajari yang baru.
Setelah dari Kejari, massa bergerak menuju Kantor Pemkab Sidoarjo. Kritik pedas diarahkan pada kegagalan 14 program unggulan yang telah dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sejak kampanye tahun 2024.
Namun, kekecewaan massa memuncak lantaran tidak ada satu pun pimpinan Pemkab Sidoarjo yang turun untuk menemui demonstran. Ketidakhadiran ini semakin memperkuat tudingan ARSAK mengenai adanya kelemahan perencanaan dan disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai menghambat jalannya roda pemerintahan.
Situasi kontras terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo. Massa ARSAK disambut langsung oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih dan Wakil Ketua Warih Andono.
Di hadapan pimpinan legislatif, ARSAK membentangkan dua spanduk provokatif yang menjadi statement politik mereka: “Hoax!! Janji Bupati Sidoarjo” dan “Penjahat Itu Tidak Pernah Membangun Negara, Mereka Memperkaya Diri Sambil Merusak Negara.”
ARSAK menegaskan bahwa Sidoarjo berada di titik kritis. Mereka mencatat serangkaian masalah infrastruktur tak teratasi seperti banjir tahunan, jalan rusak menahun, dan proyek publik yang mangkrak. Selain itu, masterplan banjir yang terus molor hingga tahun 2026 juga menjadi sorotan.
ARSAK juga memberikan peringatan keras mengenai potensi membesarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun 2025, yang dinilai merupakan indikasi lemahnya penyerapan anggaran dan perencanaan pembangunan yang tidak matang.(*)