Kendari, (PPID Utama Sultra) – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra di Hotel Azizah Syariah Kendari, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Menuju Sultra Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.”
Turut hadir Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, unsur Forkopimda Sultra, Ketua TP-PKK Prov. Sultra, Ketua DWP Prov. Sultra, para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Sultra, serta Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan se-Kota Kendari.
Ketua Panitia yang juga Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk memperkuat sinergi antara Dinas Dukcapil, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-pemerintah seperti TP-PKK dan DWP dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Sultra.
“Melalui kerja sama lintas lembaga, kita ingin melakukan akselerasi pencapaian target nasional, terutama dalam program Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta akta perkawinan dan perceraian,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Dinas Dukcapil Sultra terus menghadirkan inovasi layanan seperti Sistem Pelayanan Online Data Kependudukan (Si ANOA) yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Si ANOA merupakan bagian dari strategi Dinas Dukcapil mendukung arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dalam memperluas pelayanan publik berbasis web dan aplikasi,” terang Fadlansyah.
Selain itu, ia mengusulkan akses pencetakan luar domisili KTP-el bagi penduduk yang berada di luar daerah asal, agar masyarakat dengan mobilitas tinggi tetap mendapatkan hak dokumen kependudukan dengan cepat dan mudah.
Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
“Berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK memiliki kewajiban membantu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kesadaran ini harus ditanamkan hingga tingkat keluarga dan desa,” jelasnya.
Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat di pelosok untuk segera mengurus dokumen seperti akta kelahiran, menjadi tantangan nyata.
“Banyak orang tua baru mengurus akta kelahiran anak ketika akan masuk sekolah. Padahal, akta itu adalah hak dasar anak untuk mendapatkan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PKK berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan pengendali program pemberdayaan keluarga, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Melalui Pokja I yang mencakup program Keluarga Indonesia Sadar Hukum dan Kesadaran Bela Negara, PKK berkomitmen menjadi agen sosialisasi utama dalam gerakan sadar Adminduk.
Kontribusi nyata PKK diwujudkan melalui:
1. Penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan;
2. Menggerakkan masyarakat untuk peduli dan sadar terhadap pentingnya dokumen resmi;
3. Partisipasi aktif dalam kegiatan pencatatan kependudukan di lapangan;
4. Pemantauan dokumen keluarga melalui catatan administrasi di tingkat rumah tangga.
“Ketika para kader PKK berdialog dengan masyarakat, inilah momen terbaik untuk mendeteksi siapa saja yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dari sana kita bisa langsung tindaklanjuti bersama Dukcapil,” ujarnya.
Lebih lanjut, DWP Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendorong para anggotanya untuk menjadi duta administrasi kependudukan yang berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan keteladanan di lingkungan keluarga ASN, DWP diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi dan sadar akan pentingnya data kependudukan yang valid.
Sementara itu, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid, S.STP, M.Si, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sultra atas komitmen dan sinerginya dalam meningkatkan kualitas layanan Adminduk.
“Kami sangat mengapresiasi semangat kolaborasi antara Dukcapil, TP-PKK, dan DWP. Sinergi ini merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan,” ujarnya.
Farid menegaskan bahwa pelayanan Adminduk merupakan hak dasar setiap warga negara.
“Tidak ada satu pun penduduk yang boleh ditinggalkan. Bahkan jika hanya satu orang di pelosok, pemerintah wajib melayani,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh dokumen kependudukan bersifat gratis, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi biaya transportasi atau layanan daring agar masyarakat di daerah terpencil tetap terlayani.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia per semester I tahun 2025 mencapai 286,6 juta jiwa, dengan peningkatan sekitar 1,7 juta jiwa dibanding semester sebelumnya. Data ini, katanya, menjadi barometer utama perencanaan pembangunan nasional.
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) juga terus digalakkan dengan empat prinsip utama:
1. Sadar pentingnya dokumen kependudukan
2. Sadar pentingnya data kependudukan yang benar
3. Sadar pemanfaatan data kependudukan
4. Sadar melayani untuk masyarakat bahagia
Menurut Farid, gerakan ini sejalan dengan program PKK “Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAP)” yang menyasar keluarga hingga tingkat desa.
Ia juga mengungkapkan capaian kinerja Dukcapil Sultra yang patut diapresiasi:
1. Perekaman KTP-el mencapai 96,82%, mendekati target nasional 99,4%.
2. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 5,82%.
3. Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) sebesar 50,64%.
4. Akta Kelahiran usia 0–18 tahun mencapai 97,98%.
“Ini pencapaian yang baik dan patut diapresiasi. Kita tinggal sedikit lagi mencapai target nasional,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Data kependudukan adalah fondasi utama perencanaan pembangunan. Dengan populasi Sultra sekitar 2,8 juta jiwa, data yang akurat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antar-lembaga menjadi kunci mewujudkan masyarakat sadar administrasi.
“Kita harus pastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang valid dan aktif. Ini bukan hanya persoalan data, tapi soal keadilan sosial dan pelayanan publik,” ujarnya.
Hugua juga mengapresiasi peran TP-PKK dan DWP yang selama ini menjadi ujung tombak sosialisasi di lapangan, karena memiliki jaringan kader hingga tingkat desa dan kelurahan.
“PKK dan DWP adalah mitra strategis pemerintah. Mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga sangat efektif untuk mendorong gerakan sadar administrasi kependudukan,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini juga diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota berprestasi, antara lain:
1. Kabupaten Kolaka Utara sebagai capaian perekaman KTP-el tertinggi (98,50%),
2. Kabupaten Bombana sebagai kabupaten dengan kerja sama pemanfaatan data dan akses terbanyak,
3. Kabupaten Konawe Utara sebagai kabupaten dengan capaian kepemilikan KIA tertinggi.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap sinergi lintas lembaga terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan Adminduk yang prima, membahagiakan masyarakat, dan mendukung visi Sultra Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.*IKP*
Foto: Jufri dan Frans