SIDOARJO || KASTV -Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan pentingnya data yang akurat dan berbasis ilmiah sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Survei Prevalensi
Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidoarjo, yang digelar di Ruang Media Center BNNK Sidoarjo pada Rabu (26/11/2025).
Kegiatan ini menandai komitmen serius Pemkab Sidoarjo dalam upaya penurunan angka penyalahgunaan narkoba, seiring dengan kehadiran data survei prevalensi pertama di kabupaten tersebut.
Bupati Subandi menyampaikan apresiasi tinggi kepada BNNK dan seluruh pihak yang berkolaborasi dalam pelaksanaan survei perdana ini. Ia menyoroti bahwa persoalan narkoba bukan sekadar isu kesehatan, melainkan ancaman terhadap masa depan generasi muda, keamanan, dan ketahanan sosial.
“Kepadatan dan mobilitas (di Sidoarjo) ini memberi tantangan tersendiri,” ujar Subandi.
Sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Surabaya, memiliki bandara, terminal, dan lebih dari 7.000 perusahaan, Sidoarjo dinilai memiliki kerentanan tinggi.
Subandi menekankan bahwa dukungan anggaran dan kebijakan yang efektif mutlak harus bertumpu pada data akurat. Data ini akan menjadi instrumen untuk memetakan kerawanan wilayah dan kelompok rentan secara tepat, termasuk menargetkan kelompok usia muda yang bahkan telah merambah siswa SMP dan SMK.
Kepala BNNK Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, S.H., dalam kesempatan yang sama, memaparkan hasil signifikan dari survei tersebut.
“Sidoarjo kini memiliki data indeks prevalensi sebesar 0,133%, atau setara dengan 133 penyalahguna per 100.000 penduduk,” jelas Gatot.
Lebih lanjut, Gatot mengungkapkan adanya kesenjangan besar dalam layanan pemulihan: 50% dari penyalahguna yang teridentifikasi belum pernah mengakses layanan rehabilitasi.
Menyikapi temuan tersebut, Bupati Subandi menegaskan bahwa proses pemulihan pecandu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada BNN. Ia menyerukan kolaborasi total antara Pemkab Sidoarjo, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk menyediakan ruang rehabilitasi yang mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, Pemkab juga berkomitmen memastikan para penyintas narkoba memperoleh pendampingan lanjutan pasca-rehabilitasi.
“Kami akan memastikan mereka memperoleh akses pelatihan kerja dan penyaluran ke berbagai tempat usaha sesuai kemampuan mereka,” tegas Subandi, menjamin pemulihan yang komprehensif.
Keprihatinan bupati turut didasari oleh tingginya angka perceraian di Jawa Timur, di mana Sidoarjo menempati peringkat ketiga. Banyak kasus perceraian usia muda disebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, menjadikan data survei ini pijakan penting dalam penyusunan kebijakan tahun mendatang.
Menutup acara, Subandi berharap survei perdana ini menjadi langkah awal konkret. Ia mengingatkan bahwa tolok ukur komitmen pemerintah adalah penurunan angka penyalahgunaan narkoba setiap tahun, bukan besar kecilnya anggaran.
Tujuannya adalah mewujudkan Sidoarjo BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dan memastikan generasi muda terlindungi dari ancaman laten narkoba.(*)