SIDOARJO || KASTV - Pelayanan publik vital di Kabupaten Sidoarjo mengalami kelumpuhan signifikan setelah laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo dilaporkan tidak dapat diakses selama beberapa hari terakhir.
Gangguan sistem ini secara drastis memaksa ribuan warga kembali ke sistem antrean manual yang memakan waktu berjam-jam, memicu keluhan tajam dan dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran digitalisasi.
Dampak langsung dari kegagalan sistem ini adalah terhambatnya proses pengurusan dokumen dasar kependudukan yang sangat krusial bagi warga, mulai dari pendaftaran sekolah, akses layanan kesehatan, hingga urusan kepastian hukum identitas.
Kelumpuhan layanan daring ini memicu gelombang keluhan, khususnya dari warga yang berdomisili jauh dari kantor Dispendukcapil. Inovasi digitalisasi yang seharusnya mempermudah kini justru menjadi penghambat.
"Sangat merugikan. Kami sudah terbiasa mengurus secara online dan tahu kuota harian. Sekarang harus datang langsung, antre panjang, dan menghabiskan waktu berjam-jam. Digitalisasi yang katanya mempermudah malah jadi bumerang," keluh salah seorang warga yang terpaksa datang ke kantor.
Menanggapi kendala ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Drs. Reddy Kusuma MA, membenarkan adanya gangguan tersebut. Namun, penjelasannya terkesan minim detail teknis yang konkret.
"Kami memang menerapkan pembatasan kuota pelayanan daring sebanyak 700 hingga 1.000 pemohon per hari," ujar Reddy Kusuma melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan ini, yang hanya menjelaskan tentang kuota daring, dinilai tidak disertai bukti konkret yang menjelaskan akar masalah penurunan kinerja server hingga layanan tidak bisa diakses sama sekali.
Kelumpuhan layanan vital yang diindikasikan akibat penurunan kinerja server ini langsung menuai sorotan tajam dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN).
Faizal, selaku Bendahara PKN Tim Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa kegagalan sistem layanan publik setelah adanya alokasi anggaran digitalisasi menimbulkan kecurigaan serius terkait efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana APBD.
"Kami melihat adanya indikasi nyata ketidaksesuaian antara anggaran besar yang dikucurkan untuk digitalisasi dengan kualitas infrastruktur yang diterapkan. Jika website yang merupakan ujung tombak layanan bisa down berhari-hari, patut diduga ada masalah dalam pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak, bahkan ada potensi mark-up atau barang yang tidak sesuai standar," tegas Faizal.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengaudit secara independen proyek digitalisasi Dispendukcapil dan membuka semua data anggaran dan spesifikasi teknis kepada publik.
"Transparansi adalah kunci. Kegagalan ini harus diusut tuntas untuk memastikan dana rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemudahan pelayanan warga, bukan menjadi bumerang bagi mereka," tutupnya.
Kegagalan sistem yang melumpuhkan layanan vital ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat. Indikasi penurunan kinerja server hingga website down dianggap sebagai indikasi nyata adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran APBD dan kualitas infrastruktur digital yang diterapkan.
Dugaan adanya permainan terhadap anggaran APBD terkait pembiayaan digitalisasi, baik untuk perangkat lunak maupun perangkat keras yang tidak sesuai standarisasi, kini menyeruak ke publik sebagai potensi penyebab utama kelumpuhan ini.
Masyarakat mendesak agar perbaikan sistem dapat dilakukan sesegera mungkin, menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek digitalisasi ini. Kelancaran urusan krusial warga Sidoarjo kini sangat bergantung pada validitas dan kemudahan akses data kependudukan.(Agus Harianto)