Nias Barat (KASTV) — Pemerintah Kabupaten Nias Barat resmi membuka seleksi Terbuka JPT Pratama Tahun 2025 untuk mengisi sepuluh posisi Eselon II.b, sebuah langkah penting yang diumumkan pada 11 November 2025 dan menandai upaya serius memperkuat struktur kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Kesempatan ini menjadi panggung bagi para ASN berkompeten untuk mengisi jabatan strategis seperti Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perkim-LH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan-Pertanian-Perikanan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan–Koperasi–UKM. Seluruh posisi tersebut memiliki peran vital dalam memastikan arah pembangunan tetap konsisten dan pelayanan publik berjalan efektif.
Proses seleksi berlangsung ketat dan terstruktur. Pendaftaran dibuka sejak 11 hingga 25 November 2025 melalui portal asnkarier.bkn.go.id, disertai kewajiban mengirimkan berkas fisik ke Sekretariat Panitia Seleksi. Setelah masa pendaftaran berakhir, verifikasi administrasi dan penelusuran rekam jejak dilakukan hingga tanggal 26 November, dan hasilnya diumumkan pada 27–28 November 2025. Tahapan tersebut menjadi pintu masuk bagi peserta menuju proses berikutnya, yakni assessment center pada 10–11 Desember, kemudian presentasi dan wawancara yang jadwalnya akan disesuaikan, sebelum akhirnya ditetapkan tiga besar kandidat untuk setiap jabatan.
Di balik proses seleksi itu, Panitia Seleksi menempatkan integritas dan kompetensi sebagai tolok ukur utama. Para pelamar wajib memenuhi persyaratan seperti berstatus PNS, berpendidikan minimal S1 atau D-IV, memiliki pangkat Pembina (IV/a), berpengalaman sebagai pejabat Administrator atau JF Madya setidaknya dua tahun, serta berusia tidak lebih dari 56 tahun pada saat pelantikan. Nilai SKP dua tahun terakhir minimal “Baik” dan bebas dari hukuman disiplin juga menjadi syarat mutlak. Semua ini ditekankan agar pejabat yang terpilih benar-benar memiliki rekam jejak bersih dan kemampuan memimpin perangkat daerah secara profesional.
Pemerintah memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan tanpa pungutan biaya, sebuah komitmen untuk menegakkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi daerah. Dengan dibukanya seleksi ini, Nias Barat memasuki fase penting pembenahan struktur organisasi. Masyarakat kini menanti munculnya para pemimpin baru yang mampu membawa energi segar dan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan menuju pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi perubahan.
(Reporter: Melinus Hia)