Menurut Muslim, langkah ini diperlukan mengingat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut.
“KPK sudah menyebut sedang menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun hingga kini belum ada kejelasan hasil penyelidikannya,” ujar Muslim dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2025).
Ia menilai, publik berharap lembaga antirasuah dapat mengusut secara transparan dan profesional. Namun, ia menilai posisi KPK saat ini kurang independen karena proses pemilihan pimpinan sebelumnya dilakukan oleh panitia seleksi bentukan presiden kala itu.
“Karena itu, tim independen perlu dibentuk untuk memastikan proses penyelidikan berjalan objektif,” kata Muslim.
---
Sorotan Biaya Proyek
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menelan biaya sekitar Rp120 triliun menjadi sorotan sejumlah kalangan karena dinilai tidak sebanding dengan panjang lintasan yang hanya mencapai 142 kilometer. Muslim membandingkan dengan proyek kereta cepat di Arab Saudi yang memiliki lintasan 1.500 kilometer dengan biaya sekitar Rp112 triliun.
“Dari perbandingan sederhana saja, publik bisa menilai adanya potensi pembengkakan anggaran,” ujarnya. Ia juga mengutip pendapat ekonom Anthony Budiawan yang memperkirakan kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp73,5 triliun.
---
Dorongan untuk Pemerintah
Muslim mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk komite independen tersebut. Menurut dia, Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Hakim Mahkamah Konstitusi dinilai memiliki integritas dan pengalaman untuk memimpin penyelidikan independen itu.
“Komite independen ini penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas proyek strategis nasional,” ujar Muslim.
Ia juga menilai, sebelum rencana pembangunan Whoosh Jakarta–Surabaya dilanjutkan, pemerintah perlu terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pada proyek Whoosh yang sudah berjalan.
---
Respons KPK dan Pemerintah
Hingga berita ini disusun, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terbaru mengenai perkembangan penyelidikan dugaan kerugian dalam proyek KCJB. Sebelumnya, lembaga tersebut menyatakan telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait proyek tersebut sejak awal 2025.
Pemerintah pun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai usulan pembentukan komite independen maupun penunjukan Mahfud MD.(*)