JAKARTA (KASTV) – Terpilihnya Wali Kota Sorong sebagai Ketua DPW Golkar Papua Barat Daya dinilai menjadi momentum bersih-bersih internal partai, baik di tingkat daerah maupun provinsi. Aktivis Hukum Indonesia menegaskan bahwa Golkar tidak boleh memelihara kader yang terlibat penyalahgunaan wewenang ataupun praktik korupsi, demi menjaga marwah partai.
Sorotan kini mengarah kepada Heri Purwanto, kader Golkar yang juga Anggota DPR Kabupaten Sorong, setelah dirinya secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam pengerjaan proyek yang bersumber dari dana aspirasi. Dalam pengakuan tersebut, Heri menyebut bahwa proyek-proyek aspirasi justru ia kelola sendiri bersama beberapa oknum, bukan melalui pihak ketiga sebagaimana aturan yang berlaku.
Padahal, mekanisme dana aspirasi secara tegas mengharuskan keterlibatan pihak ketiga untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh, aktivitas seperti ini disebut telah berjalan lebih dari empat tahun, dan justru diakui langsung oleh Heri Purwanto dalam wawancara eksekutif yang kini viral di berbagai kanal media sosial.
Aktivis Hukum Indonesia menilai hal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap etika partai dan prinsip akuntabilitas publik.
“Golkar tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi kader yang menyalahgunakan jabatan. Kami minta Ketua DPW Golkar Papua Barat Daya segera mencopot Heri Purwanto dari seluruh jabatan kepengurusan,” tegas salah satu aktivis.
Mereka juga mempertanyakan tidak adanya tindakan hukum yang jelas hingga saat ini.
“Bukti rekaman sudah ada, tersebar di YouTube dan viral. Publik sudah melihat dan mendengar sendiri. Kok bisa belum ada proses hukum? Ini sangat janggal,” tambahnya.
Aktivis menilai langkah tegas dari Ketua DPW Golkar Papua Barat Daya nantinya akan menjadi sinyal bahwa Golkar benar-benar menjaga komitmen pemberantasan korupsi dan menolak kader yang mencederai kepercayaan publik
redaksi