JAKARTA || Kasuaritv.com -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak pemerintah daerah (Pemda) di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memastikan percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Imbauan ini menjadi sorotan utama mengingat progres pembangunan infrastruktur fisik di DOB Papua Pegunungan yang dinilai belum optimal dibandingkan tiga DOB lainnya.
Wamendagri Ribka Haluk menyatakan bahwa Kemendagri terus berkoordinasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target.
"Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda, termasuk di empat DOB Papua, terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," jelas Ribka Haluk di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pembangunan yang tengah didorong mencakup Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua. Ribka Haluk mengapresiasi kemajuan yang sudah dicapai, meskipun terdapat perbedaan waktu penyelesaian.
"Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, [ada yang bisa selesai] tahun depan," ungkap Ribka Haluk kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Wakil Menteri PU.
Meskipun progres pembangunan secara umum positif, Wamendagri secara khusus menyoroti Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, Wamendagri secara tegas meminta jajaran Pemprov Papua Pegunungan untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan.
"Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah," tegas Ribka Haluk, menekankan bahwa kelengkapan syarat merupakan aspek kunci dalam akselerasi pembangunan KIPP di wilayah tersebut.
Senada dengan Wamendagri, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti membenarkan adanya kesenjangan progres. Diana memastikan bahwa secara umum pembangunan infrastruktur di empat DOB telah berlangsung dengan baik, namun pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih tertinggal dan belum optimal.
Wamen PU berharap agar Pemda Papua Pegunungan dapat segera mengejar ketertinggalan tersebut agar pembangunan dapat segera dilakukan, menyamai progres DOB lain.
"Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi [persyaratan] kriterianya, sehingga nanti kami bisa [melakukan pembangunan] mengikuti [DOB] yang lainnya," pungkas Diana Kusumastuti.
Rapat koordinasi penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri Suprayitno, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Direktur Bina Penataan Bangunan Johannes Wahju Kusumosusanto, serta para pejabat lainnya dari
Kemendagri dan Kementerian PU. Percepatan pembangunan KIPP ini krusial untuk memastikan roda pemerintahan di DOB Papua berjalan efektif.(*)