Aceh Singkil (KASTV) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Bersama Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kembali menjadi sorotan tajam. Alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, pengelolaan BUMDes ini justru diduga hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu.
## Kontrak Lahan Perkebunan Menimbulkan Tanda Tanya
Sejak tahun 2024, BUMDes Bangkit Bersama menjalin kerja sama kontrak lahan perkebunan seluas 167 hektar dengan Koperasi Produksi Perjuangan KPPB Aceh Indonesia. Namun, bukannya membawa manfaat besar bagi desa, kontrak tersebut malah memunculkan banyak tanda tanya.
Warga menilai pengurus tidak pernah membuka laporan keuangan secara transparan, bahkan diduga kuat administrasi BUMDes dijalankan secara tertutup.
## Bendahara Mengundurkan Diri
Dikutip dari media SINGKILNEWS.ID, kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah pada 5 September 2025, bendahara BUMDes, Juriah, resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis dan dibenarkan langsung oleh Direktur Utama BUMDes, Buyung Bancin alias Uyung Jetor.
"Benar, saudari Juriah mengundurkan diri murni atas kesadaran sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Saya berterima kasih atas pengabdiannya selama ini, dan jika masyarakat ada pertanyaan terkait BUMDes, silakan langsung kepada saya," ujar Buyung Bancin melalui klarifikasinya.
## Warga Minta Aparat Turun Tangan
Namun, penjelasan tersebut tidak cukup meredam keresahan warga. Sejumlah masyarakat Desa Sebatang menilai, BUMDes hanya menjadi 'milik pribadi' kelompok tertentu, bukan milik bersama sebagaimana amanat undang-undang.
"Yang diuntungkan dari BUMDes ini hanya segelintir orang. BUMDes seolah dikelola untuk kepentingan kelompok, bukan masyarakat luas. Kami berharap aparat penegak hukum segera turun tangan agar persoalan ini terang benderang," tegas Bereng Angkat, salah seorang warga Desa Sebatang, Sabtu, 6 September 2025.
## Sorotan Transparansi dan Akuntabilitas
Masyarakat juga menyebut, keberadaan BUMDes yang semestinya menjadi motor ekonomi desa justru berubah menjadi polemik yang menguras energi. Alih-alih menambah penghasilan, masyarakat merasa hanya menjadi penonton dari usaha yang dibiayai dana desa tersebut.
Kini, sorotan publik tertuju pada transparansi dan akuntabilitas pengurus BUMDes Bangkit Bersama. Pertanyaan besar yang menggantung di benak masyarakat: benarkah BUMDes dikelola untuk kesejahteraan bersama, atau hanya untuk segelintir orang di lingkaran pengurus?
---
**(PT)** - *Reporter*