JAKARTA - Peluncuran sistem Payment ID yang akan bertepatan
dengan HUT RI ke-80 mendapat perhatian publik.
Pakar kebijakan publik Jerry Massie menegaskan, pemerintah
harus menyiapkan proteksi data dan mekanisme pengawasan yang sangat ketat
sebelum menerapkan integrasi data keuangan tersebut.
Menurutnya, software Payment ID wajib dibekali
perlindungan anti-spyware,
anti-malware, dan antivirus yang kuat agar tidak mudah
diretas. Jerry menilai, banyak sistem keuangan di Indonesia masih rawan dibobol
hacker, terbukti dari sejumlah insiden kebocoran data sebelumnya.
Direktur P3S ini juga merekomendasikan penerapan
sistem pay
check seperti di Amerika Serikat untuk mencegah korupsi dan
penggelapan keuangan negara. “Di AS, setiap warga menerima pengembalian pajak
tahunan (tax return) sebagai bagian dari sistem social security.
Ia menilai, model ini bisa diadopsi Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial,
ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Dengan dukungan sistem keuangan Bank Indonesia,
Jerry optimistis proses pelacakan wajib pajak nakal oleh PPATK
dan Dirjen Pajak akan lebih mudah. Ia bahkan menyinggung
kasus Gayus Tambunan sebagai contoh nyata penggelapan pajak oleh aparat sipil
negara.
Sebagai informasi, Bank Indonesia
akan memulai uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025, bersamaan dengan
peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Teknologi ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem
Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030, yang mengusung identitas
unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memantau detail
seluruh transaksi keuangan masyarakat.
Payment ID dirancang untuk menghubungkan data
transaksi lintas bank dan penyedia jasa pembayaran dengan pengawasan regulator,
serta hanya dapat diakses dengan persetujuan pemilik data. Formatnya terdiri
dari sembilan karakter kombinasi huruf dan angka, dan tahap awal uji coba
difokuskan pada penyaluran bantuan sosial nontunai agar lebih
tepat sasaran.