 |
| Ketgam: Ilustrasi |
Kendari (KASTV) — Desakan publik agar Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra semakin menguat. Namun hingga hari ini, tak ada tanda-tanda tindakan tegas diambil. Masyarakat pun mulai mempertanyakan komitmen ASR terhadap janji-janjinya soal integritas, transparansi, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Janji Gubernur untuk “membersihkan birokrasi dari oknum yang tak profesional dan terindikasi bermain dalam polosan PPPK dan CPNS” kini dinilai hanya retorika politik tanpa realisasi. Kepala BKD Provinsi yang sempat disorot atas sejumlah dugaan pelanggaran etika birokrasi dan dugaan manipulasi data ASN masih bertahan di kursinya seolah tak tersentuh.
"Jika tidak ada tindakan tegas dari Gubernur maka wajar bila publik mulai menyebut beliau sebagai pembohong publik. Janji integritas hanya indah di panggung, tapi kosong dalam tindakan," ujar salah satu tokoh pemuda Sultra, yang meminta namanya tak disebut.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, ASR menegaskan pentingnya netralitas ASN serta reformasi birokrasi yang bersih dari kepentingan pribadi dan politik. Namun, publik kini mulai meragukan keseriusan sikap tersebut ketika kasus di tubuh BKD Provinsi dibiarkan menggantung tanpa sanksi yang jelas.
“Lebih parah lagi, oknum yang lolos PPPK justru istri dari Ketua Tim Sukses ASR di Kabupaten Muna. Semua orang di Muna tahu, aktivitas mereka sehari-hari bukan sebagai tenaga honorer. Bahkan, disebut tak pernah sekalipun mengabdi di instansi manapun sebagai honorer. Tapi anehnya bisa lolos PPPK. Ini benar-benar mencederai keadilan dan akal sehat,” tegas seorang tenaga honorer dengan nada kecewa.
Dilema Gubernur atau Deal Politik?
Beberapa analis menyebut bahwa lambatnya pencopotan ini bisa jadi bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena adanya tekanan atau kompromi politik di belakang layar. Bila benar, hal ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan membuka ruang bagi praktik KKN tetap hidup di level birokrat.
Kini, bola panas berada di tangan Gubernur ASR. Masyarakat menanti apakah ia akan benar-benar berpihak pada integritas atau justru memilih diam dan membiarkan dirinya dicap sebagai "pembohong publik" yang gagal menjalankan reformasi.
Rakyat menuntut tindakan, bukan sekadar pernyataan.
Reporter: AJ
Editor: redaksi
Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Sulawesi Tenggara maupun pihak BKD Provinsi belum memberikan tanggapan atas isu yang berkembang. KasuariTV tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab melalui nomor redaksi di WhatsApp 0852-4244-7244 atau email: kasuaritvpro@gmail.com