esawaran, KASTV - Di tengah kerusakan jalan utama yang semakin parah di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, warga setempat memilih turun tangan sendiri. Dengan alat dan material seadanya, mereka melakukan perbaikan secara gotong royong atas akses vital yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
Jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan kawasan permukiman dengan sentra ekonomi dan distribusi hasil pertanian. Namun, alih-alih menjadi prioritas pembangunan, kerusakannya justru terus diabaikan.
Ketiadaan Respons Pemerintah Memicu Kemarahan Warga
Kegiatan swadaya yang dilakukan warga pada Senin (28/7/2025) diwarnai kekecewaan terhadap pemerintah desa yang dinilai pasif. Kepala desa bahkan tidak hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut, meski jalan itu merupakan akses utama seluruh warga desa.
“Seolah tak peduli. Keluhan kami tak pernah ditanggapi,” ujar Anggun Priyadi, salah satu warga yang turut memperbaiki jalan. “Apakah pemimpin desa sudah kehilangan keberanian untuk membela warganya sendiri?”
Nada serupa disampaikan oleh Lambri, Kepala Dusun di wilayah tersebut, yang tidak menutupi kegeramannya.
“Setiap hari mereka melintasi jalan ini, tapi tak pernah sekalipun hadir saat warga gotong royong. Di mana peran kepemimpinan saat rakyat menderita?” ujarnya.
Desakan kepada Pemerintah Pusat
Minimnya perhatian dari pemerintah daerah memicu seruan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Warga menyatakan bahwa saluran aspirasi di tingkat lokal sudah tak lagi responsif.
“Kami hanya rakyat kecil. Tapi kami juga bagian dari bangsa ini. Jika pemerintah daerah abai, kami mohon Presiden melihat penderitaan kami,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Potret Ketimpangan Pembangunan
Kondisi jalan di Desa Tanjung Agung mencerminkan masih lebarnya jurang ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sementara alokasi anggaran besar mengalir ke wilayah perkotaan, desa-desa tertinggal seperti Tanjung Agung justru berjuang mempertahankan akses dasar secara mandiri.
“Jalan desa adalah nadi ekonomi dan bagian dari kedaulatan warga. Jika negara tidak hadir di sini, di mana lagi makna pembangunan?” tambah Lambri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Tanjung Agung maupun Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Catatan Redaksi:
Media ini membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Desa Tanjung Agung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pernyataan warga dalam laporan ini merupakan bentuk kritik terbuka dan ekspresi atas rasa frustasi terhadap fungsi negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. (Isbah Cholib)