Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Dengan niatan "muhasabah" sepertinya syah syah saja kita menilai masa lalu dan saat ini ,agar tahu kedepan harus bagaimana ?
Dan semua itu harus merujuk kepada tali kesepakatan ("kalimatun sawa") Ideologi yang ada yaitu Panca Sila dan UUD 1945, beserta kesepakatan seluruh anak bangsa yang tertuang dalam seluruh Undang Undang yang ada.
Jangan seperti Dahlan Iskan mentang mentang berkuasa (saat menjadi DIRUT PLN dan Menteri BUMN) berkata, "untuk mengelola PLN saya tidak perlu pakai Undang2 !" Bayangkan kalau semua orang (khususnya pejabat) bersikap Liberal / "Liar" seperti itu, mau jadi apa NKRI ini ? Apa tidak sebaiknya hidup di hutan saja "beliau"2 yang berkarakter Liberal seperti ini ? Dan mengikuti hukum rimba ?
Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak melupakan jasa para Pemimpin kita dimasa lalu , kita sebagai warga bangsa juga memiliki "hak konstitusi" untuk me "review" nasib kita sebagai anggota masyarakat ! Untuk itu mari kita bahas fakta yang ada di masa lalu sesuai karakter jaman nya.
I. ERA ORDE LAMA.
Bagaimanapun juga Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua orang Pahlawan Proklamator Kemerdekaan RI yang sampai kapanpun tidak ada yang menyamai. Karena kita berharap Proklamasi seumur hidup terjadi hanya sekali.
Riwayat perjuangan dimulai dari riwayat perlawanan bersama rakyat melawan Belanda dan Jepang. Sehingga semangat yang muncul di dominasi oleh semangat kerakyatan yang cenderung "kiri". Bahkan BK mengidolakan pendukungnya memiliki semangat revolusioner yang berwarna "kiri". Padahal kalau konsisten terhadap Panca Sila pasti tidak "kiri" karena merupakan "kalimatun sawa" yang didalamnya ada Ta'jul Furudz yang merupakan Ideologi Islam.
Karena ORLA didominasi warna kiri, dan kemudian diperkuat lagi ciri khas kiri tersebut dalam NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis) yang "ditunggangi" PKI, maka meletuslah peristiwa G 30 S/PKI pada 1 Oktober pagi 1965.
II. ERA ORDE BARU
Jasa pak Harto sebagai penyelamat Indonesia dari bahaya Komunis tidak bisa dilupakan. Karena saat itu kekuatan Komunis Dunia sedang mengembangkan sayapnya di Asia.
Mayor Jenderal Soeharto sebagai Pangkostrad dng menyertakan RPKAD, Kodam Jaya, Kavaleri, Kodam Siliwangi dll, saat itu berhasil menumpas G 30 S/ PKI mulai sore 1 Oktober 1965, yang setelah melalui kemelut sekitar dua tahun, maka pada 1967 dapat mengendalikan situasi di Indonesia sekaligus menggantikan Bung Karno sebagai Presiden RI.
Namun sayangnya strategi pembangunan ORBA yang "kanan" dengan di awali penyerahan pengelolaan tambang emas di Peg. Grassberg ke Freeport Mc. Mooran pada 1967 dan terlalu mengandalkan kekuatan Investor Asing serta hutang LN, serta akibat hutang LN sebesar AS$ 140 Miliar pada akhir Oktober 1997, terjadinya krisis keuangan dan politik, maka kemudian terbit LOI (Letter Of Intent) pada 31 Oktober 1997. Kemudian dengan adanya LOI tersebut serta situasi politik dan ekonomi sedemikian rupa, akhirnya Ideologi Negara "ditunggangi" kekuatan KAPITALIS berlanjut dengan Amandement UUD 1945 yang disusul dengan terbitnya UU Sektor yang Liberal seperti UU No 22/2001 ttg Migas, UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan, UU No 19/2003 ttg BUMN, UU No 30/2007 ttg Energi, UU No 4/2009 ttg Minerba dll, yang intinya terjadinya penjualan asset/privatisasi BUMN serta penyerahan Sumberdaya Alam ke Asing !
III. ERA ORDE "KANAN KIRI OKE" (KKO).
Rezim saat ini mem praktek kan strategi China. Yaitu menggalang kekuatan politik dengan cara2 Komunis dan menjalankan ekonomi secara Kapitalis (alias Kanan-Kiri OK, atau KKO). Bahkan dalam praktek ekonomi lebih Kapitalis dari Orde Baru. Proyek infrastruktur dan pertambangan dilakukan dengan jurus Kapitalis dengan mengerahkan tenaga kerja dan Kontraktor dari Komunis (China).
Konyolnya banyak juga pengamat politik yang menilai bahwa RRC saat ini bukan Komunis tetapi Kapitalis ! Benarkah ?
Jawabnya singkat, tidak benar !
Karena penulis memiliki pengalaman saat memimpin pelaksanaan Proyek PLN PLTU Tanjung Awar-Awar 2x300 MW di Tuban Jatim 2008. Saat itu Kontraktor China sudah mulai masuk PLN bernama Shinomach dan CNEEC. Saat pembahasan AMDAL terjadi "dead lock" karena program Pemprov dapat diganjal Pemda Kabupaten. Karena kejadian itu GM CNEEC mengusulkan ke saya dengan berkata, "Mr. Daryoko please need a Communist Partay. This Partay is very effective for driving your country" dan ditertawakan anak buah saya saat itu ! Selesai rapat MR. Yang (nama GM Kontraktor itu) tak panggil keruang Pimpro dan tak marahi, sambil aku katakan bahwa RRC sekarang bukan Komunis tetapi Kapitalis. Mr. Yang malah mentertawakan sambil berkata bahwa RRC tetap Komunis saat menggalang massa. Tetapi untuk menjalankan System ekonomi, China pakai cara2 Kapitalis !
Dan strategi China seperti diataslah yang dianut Rezim Jokowi saat ini, yaitu Rezim KKO (Kanan Kiri Oke)..😄😄
IV. HARUSNYA BAGAIMANA ?
Mestinya bangsa Indonesia konsisten dengan Panca Sila yang ditetapkan pada tgl 18 Agustus 1945 , yang sudah menjadi kesepakatan ("Kalimatun Sawa") berbagai golongan di Indonesia, baik Ideologi Nasionalis yang "Etatisme" maupun misalnya dengan Ta'jul Furudz (Ideologi Islam).
Dalam kesepakatan Nasional yang ada di Panca Sila dan Konstitusi (UUD 1945) tersebut, secara Etatisme ada pasal yg berbunyi "Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara". Disambung dengan pasal,"Bumi dan Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat ".
Sedangkan secara Ta'jul Furudz/Ideologi Islam terdapat doktrin, "Almuslimuuna shuroka'u fii shalashin fil ma'i wal kala'i wannar wa shamanuhu haram" yang intinya Islam memisahkan komoditas ekonomi kedalam Komoditas Kepemilikan Publik ("Public Goods") seperti listrik, gas, minyak, batu bara, hutan dll yang hanya boleh dikuasai dan dimiliki oleh Kholifah/Pemerintah/Negara untuk kepentingan bersama/rakyat.
Dan Kepemilikan Privat ("Commercial Goods") yang boleh dimiliki secara privat misal Lion Air, Sriwijaya, Sempati Air, Pesawat yg lain, bus malam, angkot, pendidikan, kedai/warung, pecel lele, tahu susur dst. Yang boleh dimiliki oleh JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir dll.
Artinya Islam anti Komunis, karena Komunis menganggap semua komoditas adalah "Public goods". Sehingga Komunis tidak menghormati kemampuan individual, semua diberlakukan secara "sama rasa sama rata" . Dan Komunis tdk memiliki Aqidah alias Atheis (anti Tuhan).
Tetapi Islam juga anti Kapitalis karena Kapitalis menganggap semua komoditas adalah "Commercial goods" yang bersemboyan siapa kuat dia yang dapat ! Dan Aqidah Kapitalis adalah Liberal, yaitu Tuhan bisa cuma satu atau banyak atau tidak ada(spt Komunis).
KESIMPULAN :
Ada "intersection" antara Ideologi Nasionalis/Etatisme dan Ideologi Islam/Ta'jul Furudz.
Sehingga kalau konsisten dengan Konstitusi (misal di Sektor Ketenagalistrikan) akan terhindar dari sikap semena mena seperti ditunjukkan JK, Luhut Binsar, Dahlan Iskan, Erick Tohir dkk yang malah berkonspirasi dengan Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga dalam "merampok" kelistrikan yang merupakan "Public goods" (menurut Ideologi Islam) dan melanggar pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
RAKYAT HARUS MELAWAN IDEOLOGI KKO INI !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
MAGELANG, 25 DESEMBER 2022.