Ratu Nikel Sultra ANH dan Gubernur ASR Diduga Terseret dalam Relasi Bisnis Gurita Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Agung Diminta Telusuri Jaringan Raja Nikel Arif Kurniawan



JAKARTA, KASUARITV– Dugaan adanya relasi bisnis yang menghubungkan sejumlah pihak dalam pusaran industri pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan publik. Nama ANH yang dijuluki sebagai Ratu Nikel Sultra dan Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial ASR menjadi perhatian menyusul dugaan keterkaitan sejumlah kepentingan bisnis pertambangan dengan jaringan Arif Kurniawan (AK), yang disebut sebagai Raja Nikel dan dikabarkan berstatus buronan negara.


Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (DPP AP2 INDONESIA) menilai dugaan relasi bisnis tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pasalnya, sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara memiliki nilai ekonomi strategis dan menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.


DPP AP2 INDONESIA mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya Jampidsus, agar tidak hanya berfokus pada pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi pertambangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang diduga memiliki hubungan bisnis, kepentingan ekonomi, maupun keterkaitan korporasi dengan jaringan AK.


Telusuri Relasi Bisnis dan Kepemilikan Saham

Menurut Dewan Pembina DPP AP2 INDONESIA, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan bisnis dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.


Pemeriksaan juga perlu mencakup struktur kepemilikan saham, hubungan antarperusahaan, kontraktor pertambangan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.


Nama ANH dan Gubernur Sultra ASR perlu diklarifikasi secara objektif apabila ditemukan bukti awal yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan perusahaan atau aktivitas pertambangan yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum.


Dewan Pembina DPP AP2 INDONESIA La Ode Hasanuddin Kansi menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari desakan agar dugaan yang berkembang diuji melalui proses hukum yang transparan, bukan sebagai kesimpulan bahwa pihak-pihak bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.


Kejaksaan Agung Jangan Tebang Pilih


DPP AP2 INDONESIA meminta Kejaksaan Agung RI berani mengungkap seluruh mata rantai dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara tanpa pandang bulu.


Jabatan, kekuasaan politik, maupun besarnya pengaruh ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.


"Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai perkara pertambangan hanya berhenti pada satu atau dua nama, sementara dugaan jaringan bisnis yang lebih luas tidak pernah dibongkar."


DPP AP2 INDONESIA juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti, profesionalitas, dan prinsip praduga tak bersalah.


Saatnya Membongkar Gurita Tambang Nikel Sulawesi Tenggara!

DPP AP2 INDONESIA menyatakan akan terus mengawal persoalan dugaan korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara dan mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan bukti hukum.


Rakyat berhak mengetahui siapa saja yang berada di balik pengelolaan sumber daya alam daerahnya. Jangan sampai kekayaan nikel Sulawesi Tenggara hanya menguntungkan segelintir kelompok, sementara masyarakat justru menanggung dampak kerusakan lingkungan dan persoalan sosial.


DPP AP2 INDONESIA

Bongkar Jaringannya, Telusuri Aliran Dananya, Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu!

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama

Total Tayangan Halaman

  • Menyiapkan slide berita kasuaritv.com...

نموذج الاتصال