DPP AP2 Indonesia desak Kejagung percepat pemeriksaan ANH terkait dugaan korupsi tambang PT TMS di Kabaena

 


​JAKARTA, KASUARITV— Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (DPP AP2 Indonesia) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) segera mempercepat penelusuran dan pemeriksaan terhadap sosok berinisial ANH, yang dijuluki sebagai Ratu Nikel Sulawesi Tenggara (Sultra).

​Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan keterkaitan ANH dalam mata rantai perkara korupsi pertambangan nikel yang menyeret nama Arif Kurniawan (AK), yang disebut sebagai Raja Nikel dan dikabarkan berstatus buronan negara, serta aktivitas pertambangan PT TMS di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

​Dewan Pembina DPP AP2 Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi, menilai penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi pertambangan tidak boleh berhenti pada satu atau beberapa pihak saja. Aparat penegak hukum harus berani menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki hubungan bisnis, kepemilikan saham, aliran dana, maupun keterlibatan dalam aktivitas pertambangan yang tengah menjadi sorotan publik.

​"Kami mendesak Kejaksaan Agung RI agar tidak tebang pilih. Siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini harus diperiksa secara profesional dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang luput dari proses hukum hanya karena memiliki pengaruh atau kekuatan tertentu," tegasnya.

​Menurut La Ode Hasanuddin Kansi, Kejagung perlu mendalami secara menyeluruh hubungan antara PT TMS dengan pihak-pihak yang diduga berada dalam jaringan bisnis pertambangan tersebut. Hal ini mencakup penelusuran struktur kepemilikan perusahaan, aktivitas operasional, dokumen perizinan, transaksi keuangan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut memperoleh keuntungan.

​Meski demikian, DPP AP2 Indonesia juga meminta agar ANH diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai dugaan yang berkembang di masyarakat. Proses pemeriksaan ditegaskan harus bertumpu pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan opini semata.

​Pertanyakan Perkembangan Kasus PT TMS

​Lebih lanjut, DPP AP2 Indonesia mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pertambangan yang berkaitan dengan PT TMS di Pulau Kabaena. Publik dinilai berhak mengetahui bahwa proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan adil.

​"Kami tidak ingin penanganan perkara dugaan korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada kepastian hukum. Kejaksaan Agung harus menunjukkan keseriusannya dalam membongkar seluruh dugaan jaringan yang terlibat," lanjutnya.

​Lima Poin Tuntutan DPP AP2 Indonesia

​Melalui pernyataan sikapnya, DPP AP2 Indonesia menegaskan lima poin desakan kepada Kejaksaan Agung:

​1. Mempercepat penelusuran dan pemeriksaan terhadap ANH terkait dugaan keterkaitannya dalam perkara pertambangan PT TMS.

​2. Mendorong Jampidsus mendalami dugaan hubungan bisnis dan jaringan pertambangan yang berkaitan dengan Arif Kurniawan (AK).

​3. Menelusuri secara tuntas aliran dana, kepemilikan saham, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

​4. Menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

​5. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.

​DPP AP2 Indonesia menegaskan bahwa langkah mengawal pemberantasan korupsi di sektor pertambangan merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil guna menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama

Total Tayangan Halaman

  • Menyiapkan slide berita kasuaritv.com...

نموذج الاتصال