JAKARTA, KASUARITV– Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Pemula (DPP AP2) Indonesia secara resmi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dua perusahaan pertambangan, yakni PT GMS dan PT WIN. Selain langkah penegakan hukum, DPP AP2 Indonesia juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membekukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kedua perusahaan tersebut.
Desakan ini muncul menyusul adanya dugaan kuat bahwa operasional dan kepemilikan PT GMS serta PT WIN (Wijaya Inti Nusantara) terafiliasi dengan sosok yang dijuluki sebagai "Raja Nikel" berinisial AK.
Dalam keterangannya, pihak Dewan Pembina DPP AP2 Indonesia menilai bahwa dugaan keterkaitan ini perlu diusut secara tuntas guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi tata kelola pertambangan nasional. Menurut pandangan mereka, potensi pelanggaran hukum maupun praktik monopoli di sektor pertambangan nikel harus ditindak tegas agar tidak merugikan keuangan negara dan pelaku usaha tambang pemula.
"Kami meminta Kejaksaan Agung turun tangan memeriksa PT GMS dan PT WIN secara menyeluruh. Dugaan afiliasi dengan figur berinisial AK ini harus dibuka secara terang benderang," ujar perwakilan Dewan Pembina DPP AP2 Indonesia dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, DPP AP2 Indonesia juga menyoroti peran regulator dalam hal pengawasan administratif. Mereka mendesak Kementerian ESDM untuk mengambil langkah preventif dengan menangguhkan atau membekukan sementara persetujuan RKAB milik PT GMS dan PT WIN selama proses penyelidikan dan verifikasi berjalan. Pembekuan RKAB dinilai krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan izin produksi dan penjualan komoditas tambang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT GMS, PT WIN, maupun pihak yang disebut berinisial AK belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait desakan dan tudingan tersebut. Sementara itu, publik masih menunggu langkah lanjutan dari Kejaksaan Agung serta Kementerian ESDM dalam merespons laporan dan tuntutan yang disampaikan oleh DPP AP2 Indonesia.