Aceh Singkil, KASTV - senin, 16 November 2026
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat di bidang kesehatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat justru hanya sebatas kegiatan seremonial dan mengejar angka capaian.
Hal tersebut disampaikan Budi Harjo selaku Pemerhati Daerah. Ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil agar lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan program CKG di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
Menurut Budi Harjo, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan serta bagaimana tindak lanjut terhadap masyarakat yang ditemukan memiliki indikasi penyakit.
"Jangan hanya berbicara tentang capaian angka pemeriksaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, setelah masyarakat diperiksa, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah mereka mendapatkan pelayanan lanjutan atau justru dibiarkan tanpa kejelasan?" tegas Budi Harjo.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan membuka informasi terkait jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan CKG, ketersediaan tenaga medis, kesiapan alat kesehatan, pemerataan pelayanan hingga ke pelosok desa, serta anggaran yang digunakan untuk mendukung program tersebut.
Budi Harjo menegaskan, keberhasilan program CKG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang datang untuk diperiksa. Lebih dari itu, harus ada manfaat nyata berupa deteksi dini, penanganan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan angka statistik keberhasilan program. Pemeriksaan kesehatan harus menghasilkan manfaat nyata. Kalau ditemukan penyakit, harus ada kejelasan tindak lanjutnya," ujarnya.
Selain menyoroti Dinas Kesehatan, Budi Harjo juga meminta Komisi IV DPRK Aceh Singkil menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Menurutnya, Komisi IV perlu memanggil atau meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan terkait capaian program CKG, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
"Komisi IV jangan hanya menunggu laporan di atas meja. Turun dan pastikan langsung apakah program CKG benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan DPRK harus dirasakan masyarakat," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Budi Harjo meminta Plt Kadinkes Aceh Singkil menjadikan program CKG sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang serius, transparan, dan bertanggung jawab.
"Kesehatan masyarakat bukan sekadar target administrasi. Jangan sampai programnya gratis, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan pelayanan. Rakyat membutuhkan bukti kerja, bukan sekadar laporan keberhasilan," tutup Budi Harjo. (PT)