Dewan Pembina DPP AP2 Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) Mengutarakan Kebanggaannya Pada Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dapil Sultra, Ir Ridwan BAE atas Keberhasilannya Dalam Memperjuangkan Anggaran Pembangunan Buton Muna. Selain Itu, LHK Juga Mendukung Penuh Perjuangan Tokoh Pembangunan Sultra Tersebut. Kami Bukan Hanya Bangga Dan Mendukung tapi Kami Juga Akan Mengawal Ketat Proses Pembangunan Jembatan Buton Muna Sampai Tuntas. Tegas LHK Saat Di Temui awak Media Di Salah Satu Warkop di Jakarta Timur Pada Minggu, 13 September 2026
LHK Menjelaskan, Pembangunan Jembatan Buton Muna sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Bahkan, Menteri PU Dody Saat Berkunjung di Pulau Buton Sudah menyebutkan Bahwa pembangunan jembatan Buton-Muna sebagai implementasi dari PU608 yang akan membuka potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap optimal, termasuk sektor pariwisata dan perikanan
"Volume perjalanan antarwilayah akan meningkat pesat. Jembatan yang direncanakan sepanjang 2.969 meter ini akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau. Proyek strategis ini diperkirakan selesai dalam waktu empat tahun setelah pembangunan dimulai," jelas Menteri Dody.
Menteri Dody juga menekankan pentingnya desain jembatan yang memperhitungkan dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. "Setiap tahun ada kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di Kutub. Jembatan ini harus dirancang dengan clearance yang memadai untuk digunakan hingga minimal 50 tahun ke depan," ujar Menteri Dody.
Selain itu, LHK Juga Menambahkan Bahwa Jembatan Buton-Muna terdiri atas beberapa komponen penting, yakni jalan pendekat Pulau Muna sepanjang 1.278 meter, jembatan pendekat Pulau Muna 186 meter, jembatan utama 765 meter, jembatan pendekat Pulau Buton 525 meter, jalan pendekat Pulau Buton 215 meter, serta dilengkapi jalur khusus motor sepanjang 2 meter.
Dengan kehadiran jembatan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar Pulau Muna dan Pulau Buton diharapkan meningkat signifikan. Selain itu, pembangunan jembatan ini juga diproyeksikan akan memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, industri kecil menengah, serta pariwisata.
"Kami berharap Jembatan Buton-Muna menjadi penggerak ekonomi kawasan sekaligus simbol kemajuan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia," pungkas LHK
perjuangan Ir. Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DAPIL Sultra dalam mempercepat pembangunan Jembatan Penghubung Muna-Buton merupakan Bentuk Komitmen Beliau Dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat. Sebab Proyek ini dianggap sangat strategis bagi kemajuan konektivitas dan perekonomian kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara.
Menurut LHK, Ridwan Bae telah menunjukkan komitmen luar biasa sejak 2014 dalam memperjuangkan proyek jembatan tersebut.
“Selama 11 tahun, beliau konsisten menyuarakan pentingnya pembangunan jembatan ini. Dari menteri yang lama hingga yang baru, beliau tak pernah berhenti mengawal,” ujar LHK.
Perjuangan panjang Ridwan Bae mulai menunjukkan hasil nyata dengan kunjungan langsung Menteri PUPR, Ir. Dody Hanggodo, ke lokasi rencana pembangunan. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek bernilai Rp14 triliun dengan panjang hampir 3 kilometer itu mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Proyek ini akan menghubungkan tujuh daerah di Sultra, Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, Kota Baubau, Buton Selatan, dan Buton Utara. Dari sisi ekonomi, jembatan ini diyakini mampu mempercepat distribusi logistik, menurunkan biaya transportasi, dan menarik investasi lebih besar ke wilayah timur Indonesia.
Tak hanya itu, Ridwan Bae juga mendorong rencana pembangunan Jembatan Muna-Kendari untuk menciptakan konektivitas darat menyeluruh di Pulau Sulawesi. Jika terwujud, 73 dari 81 kabupaten/ko