 |
| Ketgam: Ilustrasi Penanganan Kasus BBM Diduga Ilegal di Bintuni Timur. Selasa,(28/7/2026) |
TELUK BINTUNI, KASUARITV — Penanganan dugaan aktivitas penampungan dan bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di kawasan Jalan Finbay, Bintuni Timur, kini memasuki babak krusial. Publik menunggu langkah konkrit dan tindakan nyata dari Kapolres Teluk Bintuni untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum berinisial H. AS (Hj. Aras) serta memutus rantai dugaan mafia BBM di wilayah hukum tersebut.
Sebelumnya, terungkap adanya aktivitas penampungan BBM jenis Solar yang diperkirakan mencapai 10 ton pada malam hari. Pasokan BBM tersebut diduga berasal dari kapal penampung dan dialirkan ke tangki yang izin operasionalnya diketahui telah mati sejak tahun 2017.
Sikap terbuka Kapolres Teluk Bintuni yang mendukung media untuk menayangkan temuan serta mengungkap dugaan oknum aparat penyokong (bocking) menjadi angin segar bagi transparansi penegakan hukum.
Namun, publik dan elemen masyarakat menilai dukungan verbal tersebut harus segera diimbangi dengan tindakan hukum nyata di lapangan, seperti:
1. Penyegelan Lokasi: Memasang garis polisi (police line) di gudang penampungan Jalan Finbay guna mengamankan barang bukti.
2. Pemeriksaan Saksi dan Pihak Terkait: Memanggil dan memeriksa pengelola lokasi serta oknum berinisial H. AS untuk dimintai keterangan resmi.
3. Pemberantasan Oknum Internal: Menindak tegas dan mengevaluasi oknum anggota Polres jika terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Tim mediabersama aktivis penegak hukum menegaskan tidak akan mengendurkan pengawasan. Jika penanganan di tingkat daerah terkesan lambat atau tidak menunjukkan perkembangan signifikan, seluruh berkas bukti berupa dokumentasi foto, rekaman video, serta identitas pihak-pihak terkait akan dilimpahkan langsung ke Mabes Polri dan Divpropam Polri di Jakarta.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa penegakan hukum di Teluk Bintuni berjalan tanpa tebang pilih, menjaga kuota BBM bersubsidi agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, serta membersihkan institusi kepolisian dari oknum yang merugikan negara.
Penulis: redaksi