Pesawaran, KASTV - Rabu, 22 April 2026
Polemik dugaan pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi pada ruas jalan Wates–Batas Tanggamus terus bergulir dan semakin memanas. Setelah sebelumnya disorot terkait pondasi yang diduga tidak digali, kini muncul dugaan adanya intervensi dari oknum kepala desa.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp +62 853-5715-xxxx pada Selasa (21/04) sekitar pukul 16.40 WIB, oknum kepala desa berinisial Al justru meminta agar pemberitaan sebelumnya dihapus.
Permintaan tersebut disampaikan dengan nada tinggi dan terkesan menekan.
“Hapus berita itu, kamu sir benar dengan saya, apa sih salah saya dengan kamu? Dari dulu kamu beritakan tempat saya terus,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dalam percakapan yang sama, Al juga secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam proyek TPT (Tembok Penahan Tanah) yang saat ini menjadi sorotan publik.
“Kalau kamu mau tahu, semua proyek itu, kalau kamu tanya sama warga di sana, semua orang tahu itu pasti bilang punya saya. Doain saja nanti semua proyek di wilayah Padang Cermin sini itu punya saya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Keterlibatan pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam pengelolaan proyek berpotensi melanggar aturan dan membuka celah terjadinya penyimpangan.
Sejumlah pihak menilai, dugaan intervensi serta klaim penguasaan proyek oleh oknum tertentu harus menjadi perhatian serius bagi instansi terkait, termasuk aparat pengawas internal pemerintah dan penegak hukum. Hal ini dinilai dapat merusak tata kelola pembangunan yang seharusnya berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kontraktor maupun instansi pemerintah terkait. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Masyarakat berharap adanya investigasi menyeluruh serta tindakan tegas guna memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kualitas pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari anggaran negara. (Red)