Aceh Singkil, KASTV - Selasa, 17 Februari 2026
Apa yang semestinya menjadi kado dari Istana Negara bagi masyarakat Aceh Singkil justru memicu polemik di tengah warga. Bantuan sapi Meugang dari Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan senilai Rp1 miliar untuk daerah tersebut kini menuai sorotan.
Bantuan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi Meugang—tradisi sakral masyarakat Aceh yang identik dengan pembagian daging menjelang hari besar keagamaan. Namun, di tengah situasi pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, harapan warga untuk merasakan manfaat maksimal dari bantuan tersebut dinilai belum terpenuhi.
Pantauan tim media di Kecamatan Gunung Meriah pada Selasa (17/2) mencatat sejumlah keluhan warga. Beberapa di antaranya mempertanyakan ukuran sapi yang dinilai tidak sesuai ekspektasi.
“Ukuran lembu yang dibeli hanya sebesar kambing jantan,” keluh seorang warga.
Selain itu, warga juga menyampaikan bahwa pembagian daging disebut hanya sekitar 5 ons per Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah.
Dugaan Penggelembungan Anggaran
Muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi hewan ternak dengan anggaran yang dialokasikan. Sejumlah pihak bahkan menyebut kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam proses pengadaan.
Budi Harjo, Sekretaris Jenderal AMPAS Aceh Singkil, menegaskan pentingnya transparansi.
“Kami tidak ingin niat baik Presiden ternodai oleh praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Keterbukaan informasi adalah kunci,” ujarnya.
Minim Penjelasan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum merilis data resmi mengenai jumlah sapi yang dipotong maupun rincian teknis pengadaan.
Tim dari Dinas Pertanian dan Peternakan yang berada di lokasi pemotongan juga belum memberikan penjelasan detail, dengan alasan hanya bertugas sebagai pendamping.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ujian Integritas
Bantuan yang sejatinya dimaksudkan sebagai wujud solidaritas dan kepedulian kini menjadi ujian moral bagi penyelenggara di tingkat daerah. Publik menantikan langkah audit atau klarifikasi resmi guna memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Transparansi dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pusat tidak tergerus oleh dugaan praktik di tingkat lokal. (PT)