Jakarta (KASTV) — Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen (Purn) Oegroseno, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangan keras terkait proses verifikasi dokumen pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pernyataannya, Oegroseno menilai adanya kemungkinan tiga ketua KPU ikut terseret dalam proses hukum apabila terbukti terdapat penggunaan dokumen atau ijazah yang tidak sah dalam tahapan pencalonan.
Menurutnya, jika benar terjadi kekeliruan atau ketidaksahihan dokumen, maka tanggung jawab tidak hanya berada pada pihak yang mencalonkan diri, tetapi juga pada pihak yang menerima, memeriksa, dan mengesahkan berkas tersebut.
“Kalau ada dokumen yang tidak sah, otomatis pihak yang memproses juga harus ikut dimintai pertanggungjawaban,” ujar Oegroseno dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut langsung memicu diskusi publik mengenai seberapa ketat sebenarnya proses verifikasi dokumen yang dilakukan KPU selama ini. Pertanyaan muncul: bagaimana standar pemeriksaan diberlakukan, siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahap, dan sejauh mana data kandidat diuji keasliannya sebelum dinyatakan memenuhi syarat.
Di tengah rangkaian klarifikasi, bantahan, dan saling lempar narasi dari berbagai pihak terkait polemik ijazah, suara Oegroseno justru hadir sebagai pengingat bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus berdiri pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menegaskan tiga poin penting yang menurutnya tidak boleh dinegosiasikan:
Transparansi proses harus dibuka kepada publik.
Akuntabilitas setiap pejabat harus jelas.
Siapa pun yang terlibat, wajib diperiksa sesuai aturan hukum.
Hingga saat ini, KPU belum memberikan penjelasan detail mengenai pernyataan Oegroseno tersebut. Publik pun menunggu apakah lembaga tersebut akan merespons dengan penjelasan mengenai prosedur verifikasi, alur pemeriksaan dokumen, dan pihak yang bertanggung jawab di tiap tahap, atau memilih untuk tidak menanggapi secara spesifik.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut. Banyak pihak menilai bahwa kejelasan dari KPU diperlukan agar kepercayaan publik terhadap proses pemilu tidak kian tergerus.