PEMALANG || Kasuaritv.com -Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) krusial yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka review dan evaluasi penyederhanaan birokrasi. Acara yang fokus pada penguatan tata kelola kelembagaan Pemerintah Daerah ini diadakan di Semarang pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Rakor ini menjadi ajang penting bagi para kepala daerah, termasuk bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota se-Jawa Tengah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk membahas langkah strategis menuju pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi hasil.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa reformasi birokrasi jauh melampaui isu tunjangan atau sumber daya manusia semata. Beliau menegaskan bahwa capaian birokrasi adalah penentu dampak kebijakan, sekecil apapun itu.
"Kalau berbicara mengenai Kementerian PANRB banyak hal yang akan kita lakukan bukan hanya masalah honornya saja atau sumberdaya manusia saja, namun capaian-capaian birokrasi kita akan mempengaruhi terhadap dampak kebijakan yang Bapak/Ibu sampaikan. Karena kebijakan sekecil apapun akan berdampak pada kesejahteraan Rakyat," ujar Menteri Rini Widyantini.
Isu strategis mengenai efisiensi anggaran menjadi fokus utama yang diangkat oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Gubernur Lutfi menegaskan bahwa penataan kelembagaan di Jawa Tengah menuntut seluruh jajaran pemerintahan untuk profesional dan adaptif dengan pola kerja era efisiensi.
Ia secara tegas menyoroti kepatuhan daerah terhadap batas maksimal belanja pegawai.
"Berdasarkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 (Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), bahwa belanja pegawai daerah agar tidak melebihi 30% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini yang penting. Permasalahannya adalah banyak di Kabupaten ataupun Kota kita yang di atas, tidak hanya 30% bahkan ada yang mendekati 50%," tegas Gubernur Ahmad Lutfi.
Pernyataan Gubernur Lutfi menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi banyak Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, di mana porsi anggaran untuk belanja pegawai masih jauh melampaui batas ideal, yang dapat menggerus alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan program langsung untuk masyarakat.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, melalui keikutsertaannya dalam Rakor ini, diharapkan dapat membawa pulang kebijakan strategis yang relevan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Pemkab Pemalang, sekaligus memastikan efisiensi anggaran daerah sejalan dengan amanat undang-undang demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Pemalang.(*)